Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ikrama Masloman
Strategic Manager KCI LSI

Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia

Mengarusutamakan Kampanye Negatif

Kompas.com - 09/01/2024, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SECARA esensi demokrasi, fenomena kampanye negatif dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kampanye negatif, pemilih tidak hanya disodorkan aspek positif dari kandidat yang akan dipilihnya tanpa mengetahui aspek lain.

Dengan kampanye negatif, pemilih bakal mendapatkan sajian menu lengkap tentang kandidat yang akan dipilih, sisi baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya.

Namun fenomena kampanye negatif di Indonesia cenderung tertutup dan kerap dipolitisasi dianggap tidak etis.

Kampanye negatif sering disamakan dengan kampanye hitam. Padahal kampanye hitam jelas berbeda dengan kampanye negatif.

Kampanye hitam bersandar pada pesan negatif yang tidak memiliki sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan, menjatuhkan lawan tanpa fakta, bukti valid atau disebut fitnah atau berita bohong.

Sedangkan kampanye negatif merujuk pada informasi mengenai kelemahan lawan, yang berdasarkan fakta, yang bisa dikonfirmasi dan dipertanggung jawabkan.

Pemahaman yang salah tentang kampanye negatif, sehingga tidak mengherankan banyak politisi yang terlibat kasus kampanye negatif terpilih kembali menjadi pemimpin politik.

Bias definisi mengartikan kampanye negatif membuat kampanye negatif disalah pahami. Hal ini semakin kompleks karena perbedaan definisi tidak hanya terjadi pada lapisan pemilih saja, tetapi juga pada pemangku jabatan.

Seperti pendapat mantan komisioner KPU Ilham Saputra yang mengatakan kampanye negatif tidak sesuai aturan (cnnindonesia.com).

Bahkan ketua Badan Pengawas Pemilu juga ikut salah kaprah atas definisi kampanye negatif sehingga mengeluarkan pernyataan, penyebar kampanye negatif dapat dijerat pidana (cnnindonesia.com).

Meski banyak pendapat akademisi, bahkan pernyataan Menteri Mahfud MD yang memperbolehkan kampanye negatif, namun masih ada penyelenggara (KPU dan Bawaslu) yang memiliki pandangan keliru seperti di atas, membuat kampanye negatif belum menjadi saluran kampanye secara masif.

Kampanye negatif merupakan kegiatan menyebarkan pesan-pesan negatif kepada khalayak terkait informasi tentang lawan yang didasarkan pada fakta dan data.

Serangan informasi lawan dalam kampanye negatif terkait dengan aspek ketidakmampuan lawan. Sisi kelemahan lawan dan rekam jejak lawan yang dianggap tidak baik, seperti aneka skandal, masalah pilihan kebijakan dan masalah pribadi kandidat termasuk aspek religius.

Semua sisi ini harus diketahui pemilih, agar pemilih memiliki pembendaharaan informasi yang cukup tentang kandidat sebelum menentukan pilihannya di bilik suara.

Kampanye negatif yang menguatkan demokrasi

Dalam demokrasi, kampanye negatif adalah stimulan untuk menghadirkan keseimbangan informasi. Saling kritik terhadap kebijakan maupun kemampuan personal masing-masing kandidat ataupun parpol dapat merangsang tumbuhnya rasionalitas pemilih.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com