Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Tahun Politik, Menlu Retno Pastikan Diplomat dan Perwakilan RI Jaga Netralitas

Kompas.com - 08/01/2024, 19:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyatakan diplomat hingga perwakilan Indonesia di luar negeri akan menjaga netralitas di tahun politik.

Ia menyatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) siap berkontribusi menyukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

"Menghadapi tahun politik 2024, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri akan menjaga netralitas," kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Bandung, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Netralitas Dipertanyakan karena Makan Bareng Prabowo, Jokowi: Ketemunya Kan Malam Hari

Retno meyakini, diplomat Indonesia menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Di kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri yang transaksional.


Politik luar negeri Indonesia dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip bebas aktif, berkiblat kepada kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi.

Ia menuturkan, politik luar negeri itu dijalankan untuk menyikapi dinamika dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Diplomasi Indonesia, lanjut Retno, dijalankan secara terukur dan berorientasi pada aksi.

Baca juga: Jokowi Makan dengan Ketum Parpol Pengusung Prabowo, Hasto: Menang Pemilu Itu Turun ke Bawah, Bukan ke Atas

"Diplomasi Indonesia dijalankan secara well-measured, well-calculated, action-oriented, result-oriented. Namun di saat yang sama terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan," ucapnya.

Retno lantas mengungkapkan, politik luar negeri bebas aktif adalah napas dan tiang Indonesia.

Spirit Bandung akan terus memberikan ruh bagi politik luar negeri Indonesia.

"Siapa pun yang akan memimpin Indonesia nanti, saya yakin tidak akan meninggalkannya," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com