Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Politik Luar Negeri Indonesia Bukan Transaksional

Kompas.com - 08/01/2024, 19:30 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyatakan, politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri yang transaksional.

Ia menyampaikan, politik luar negeri Indonesia dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip bebas aktif, berkiblat kepada kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi.

"Politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri yang transaksional," kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Bandung, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Bantah Hanya Jadi Penonton, Menlu: Indonesia Pemain Utama di Kawasan dan Global

Ia menuturkan, politik luar negeri itu dijalankan untuk menyikapi dinamika dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Diplomasi Indonesia, lanjut Retno, dijalankan secara terukur dan berorientasi pada aksi.

"Diplomasi Indonesia dijalankan secara well-measured, well-calculated, action-oriented, result-oriented. Namun di saat yang sama terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan," ucapnya.

Baca juga: Menlu: Indonesia Jadi Pemain Utama di Kawasan dan Global

Lebih jauh Retno menyatakan, politik luar negeri bebas aktif adalah napas dan tiang Indonesia. Spirit Bandung akan terus memberikan ruh bagi politik luar negeri Indonesia.

"Siapa pun yang akan memimpin Indonesia nanti, saya yakin tidak akan meninggalkannya," jelasnya.

Di kesempatan yang sama Retno menegaskan, Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global. Ia menyatakan, Indonesia bukan negara yang hanya berkedudukan sebagai penonton.

Menurutnya dalam hampir 10 tahun terakhir, rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia. Diplomasi Indonesia memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara tahun 2023.

Baca juga: Menlu: Demokrasi dan Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

Ia lantas menyampaikan beberapa pandangan dunia terhadap Indonesia.

Lowy Institute misalnya, menyebut Indonesia sebagai "middle power in Asia" dengan pengaruh diplomasi (diplomatic influence) dan kekuasaan komprehensif (comprehensive power) yang terus meningkat.

"Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton," sebut Retno.

Pernah disinggung Anies. 

Sebelumnya, terkait politik luar negeri transaksional pernah dikatakan calon presiden yang kala itu masih berstatus bakal calon presiden, Anies Baswedan.

Anies enginginkan Indonesia berperan aktif dalam politik dunia. Menurutnya, bangsa Indonesia harus menyadari lebih dulu kedudukannya sebagai warga dunia. Sehingga, posisi politiknya di dunia internasional dipertimbangkan.

Baca juga: Anies Ingin Indonesia Berperan Aktif dalam Politik Dunia, Sebut Selama Ini Hanya Fokus soal Transaksional

“Kita harus kembali hadir dan membawa pesan,’Kami warga dunia dan penduduk nomor empat terbesar di dunia, punya agenda satu, dua, tiga, empat untuk dunia yang harus jadi perhatian',” ujar Anies di kantor CSIS, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Ia kemudian memandang bahwa selama ini politik luar negeri Indonesia hanya fokus pada urusan transaksional.

“Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia,” kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com