"Road Rage" dan Ancaman Ruang Publik

Komunikasi yang buruk ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Komunikasi nonverbal yang agresif menggunakan gestur tubuh agresif, seperti menunjuk, melambaikan tangan, atau menyeringai.

Lalu Komunikasi verbal negatif misalnya, menggunakan kata-kata kasar atau mengancam.

Terakhir, komunikasi simbolik otoritatif, misalnya, menggunakan tanda, tools, dan simbol yang terasosiasi dengan lembaga tertentu.

Arogansi jalanan dan ruang publik

Arogansi jalanan tidak lagi seperti dulu hanya diketahui dalam ruang dan situasi terbatas, adanya gawai/handphone membuat terekam dan tersebar luas.

Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih peka terhadap aksi arogansi jalanan. Masyarakat akan lebih cepat melaporkan aksi tersebut ke penegak hukum atau menggunggahnya di media sosial.

Dengan adanya ponsel membuat pelaku arogansi jalanan menjadi lebih berhati-hati di satu sisi. Namun di sisi ain kita menemukan bahwa aksi ini ternyata terjadi di banyak tempat secara massif.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan arogansi jalanan masih terjadi di masyarakat. Pertama, lemahnya penegakan hukum.

Pelaku arogansi jalanan seringkali lolos dari jeratan hukum. Hal ini membuat mereka semakin berani dan tidak takut untuk berbuat salah. Menjadi alasan bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa kemudian hari.

Kedua, budaya permisif di masyarakat. Masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Hal ini membuat pelaku arogansi jalanan merasa dilindungi dan tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi hukum dan menghormati hak-hak orang lain. Hal ini membuat mereka mudah terprovokasi dan melakukan tindakan arogan.

Keseriusan dan kepatutan

Untuk mengatasi arogansi jalanan, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku arogansi jalanan. Mengambil inisiatif dalam menerapkan kepatutan publik.

Arogansi jalanan yang dilakukan oleh aparatur publik, seperti polisi, TNI, dan pejabat pemerintahan, dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

Perilaku arogan ini dapat menimbulkan kesan aparatur publik tidak menghormati hukum dan tidak menghargai hak-hak orang lain.

Membuat peraturan tegas dan sanksi berat bagi aparatur publik yang melakukan arogansi jalanan. Peraturan ini perlu dirancang secara cermat agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya aksi serupa di masa depan.