Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menengok Misi Ganjar-Mahfud soal Pertahanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik

Kompas.com - 06/01/2024, 07:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pertahanan, keamanan, globalisasi, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri menjadi tema debat ketiga Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (7/1/2024).

Debat ketiga ini dikhususkan untuk calon presiden (capres). Artinya, ada tiga sosok yang bakal berlaga, yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ketiga capres sebelumnya telah mempublikasikan visi, misi, dan program masing-masing. Tema pertahanan, keamanan, globalisasi, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri turut disinggung dalam dokumen visi, misi, dan program Anies, Prabowo, maupun Ganjar.

Dalam bidang ini, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengusung misi “Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara”.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Targetkan Raup 33 Persen Suara di Sumatera Selatan

Oleh Ganjar-Mahfud, misi tersebut diturunkan menjadi program-program berikut:

1. Berperan sentral dalam menata dunia baru
Koeksistensi geopolitik progresif:

  • Menjalankan politik bebas aktif dengan prinsip Dasasila Bandung untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
  • Memperkuat pelibatan global Indonesia yang otonom dalam forum bilateral dan multilateral dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
  • Memperkuat komitmen untuk mendukung perjuangan pergerakan rakyat Palestina.

Perjanjian internasional 100 persen untuk kepentingan nasional

  • Memastikan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat harus mengutamakan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mengedepankan isu-isu strategis dan kekinian, serta memastikan perlindungan segenap rakyat Indonesia

Kedutaan besar ujung tombak pelayanan WNI

  • Memperkuat diplomasi dan kedutaan besar sebagai ujung tombak ekspor, perlindungan PMI, dan pelayanan WNI di luar negeri yang responsif.

2. Kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0
Modernisasi pertahanan sakti

  • Transformasi pertahanan berdasarkan doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) untuk membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia yang berdaya gentar dan dilengkapi dengan alutsista sakti (perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0), serta memperkuat kemampuan untuk melindungi tanah air NKRI dengan modernisasi alutsista dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi ancaman dan tantangan.

Prajurit sejahtera

  • Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit dan keluarga yang ditopang dengan rawatan dan layanan kedinasan yang berkualitas di seluruh penjuru nusantara.

Industri pertahanan keamanan kelas dunia

  • Mendorong kemandirian sebagai bagian dari rantai pasok global untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan yang akan memperkuat proses alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional, dan penguatan daya gentar.

Benteng pertahanan nusantara

  • Mengembangkan kemampuan proyeksi strategis dengan mengembangkan strategi anti akses dan penangkalan wilayah untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan pelaksanaan hak berdaulat di ZEE, terutama di koridor navigasi maritim dan landas kontinen, ruang dirgantara dan antariksa Indonesia.

Perisai siber nusantara

  • Meningkatkan kemampuan siber pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan siber serta mendorong pembentukan Angkatan Siber TNI.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: KTP Sakti Ada karena Sekarang Terlalu Banyak Kartu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com