Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN: Ganjar-Mahfud Akan Membangun 49.344 Puskesmas Sampai 2029

Kompas.com - 04/01/2024, 22:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Representatif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Charles Honoris mengeklaim, program 1 desa 1 puskesmas 1 nakes (tenaga kesehatan) merupakan program yang realistis untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan.

Adanya ketimpangan pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasakan masyarakat, dinilai menjadi salah satu alasan program ini diinisiasi.

"Program ini adalah program realistis yang tidak bisa ditawar demi pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menaikkan derajat hidup manusia Indonesia," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (4/1/2024).

Baca juga: Janji Tebus Kredit Macet 2,2 Juta Nelayan, Ganjar Akan Siapkan Rp 190 Miliar

Charles mengatakan, jumlah puskesmas seluruh Indonesia saat ini 10.435 unit.

Menurutnya, dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan beraneka ragam, jumlah itu masih jauh dari minimal.

"Bayangkan jika ada orang yang sakit kritis di sebuah desa daerah kepulauan, masak harus menunggu kapal untuk berobat ke puskesmas di ibukota kecamatan yang berbeda pulau," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Charles berpendapat ketimpangan di bidang pelayanan kesehatan tersebut sudah darurat. Sehingga program ini harus dihadirkan oleh negara jika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024.

Baca juga: Ganjar Ajak Nelayan Urus Izin Kapal secara Daring Lewat KTP Sakti

"Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan membangun 49.344 puskesmas kelas C/puskesmas pembantu desa sampai 2029," katanya.

"Di samping itu juga harus dilakukan percepatan penerapan telemedicine dan layanan konsul keliling untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau faskes," tambah dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mengungkit jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,8 juta jiwa.

Menurut standar WHO atau Badan Kesehatan Dunia, jelas Charles, Indonesia semestinya memiliki 278.700 dokter umum dengan rasio 1 dokter umum berbanding 1.000 penduduk.

Baca juga: Ada 2 Panelis dari Unhan di Debat Capres, TPN Ganjar-Mahfud: Mudah-mudahan Tidak Ada yang Bocor

Namun, lanjut Charles, menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Juni 2023, jumlah dokter umum di Indonesia sebanyak 159.977.

"Masih kurang 118.000-an dokter umum jika mengacu standar WHO," tutur politikus PDI-P ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com