Prabowo Akui Pemerintah Masih Banyak Kekurangan, Singgung Demokrasi dan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengakui bahwa masih ada kinerja pemerintah yang belum memuaskan.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang harus dibenahi pemerintah ke depan, seperti demokrasi dan hukum.

“Apakah ada kekurangan? Banyak. Apakah kita sudah puas dengan yang sudah kita hasilkan? Masalah demokrasi, masalah hukum, masalah lain, apakah kita puas? Tentunya kita tidak puas, harus banyak yang kita perbaiki,” kata Prabowo saat menghadiri diskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Namun, kata Prabowo, harus diakui pula bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak capaian yang telah ditorehkan pemerintah.

Misalnya, terkait inflasi, Prabowo mengeklaim bahwa angka inflasi saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Menteri Pertahanan itu juga mengeklaim, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pertimbuhannya terbaik di Asia.

Baca juga: Prabowo: Saya Menyatu dengan Pak Jokowi Bukan karena Bekas Saingan, tapi Satu Visi

Capaian lainnya, sampai saat ini situasi pertahanan dan keamanan Indonesia masih aman tanpa ada perang, kendati terjadi sejumlah persoalan terkait teritorial dengan negara tetangga.

“Marilah kita mufaham dan mengerti bahwa negara kita sangat besar. Kekurangan kita banyak, tapi iktikad memperbaiki, niat memperbaiki ada, sudah terbukti,” ujar Prabowo.

Prabowo pun mengaku punya visi yang sama dengan Presiden Jokowi. Berangkat dari persamaan itu, kata Prabowo, ia kini bersatu dengan Jokowi, kendati sempat bersaing sebagai capres pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

“Kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi? Bukan karena chemistry kita bekas pesaing, tidak, karena visi beliau adalah sama dengan visi saya,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku, dirinya dan Jokowi sama-sama punya visi menciptakan Indonesia makmur. Menurutnya, kekayaan negara harus sepenuhnya dikuasai Indonesia.

Oleh karenanya, jika terpilih sebagai presiden selanjutnya, Prabowo berjanji untuk melanjutkan program-program Jokowi yang sudah baik, salah satunya hilirisasi di berbagai sektor.

Ia juga berjanji membenahi program pemerintah yang belum berjalan optimal seandainya terpilih sebagai presiden selanjutnya.

“Semua program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirasakan oleh rakyat kita teruskan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki,” tutur Prabowo.

Adapun pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Baca juga: Soal Isu Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ketum Projo: Sesuatu yang Sudah Jelas Tak Perlu Diperjelas

Sementara, pasangan capres-cawapres lainnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tercatat sebagai peserta Pilpres 2024 nomor urut 1. Keduanya didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyanding nomor urut 3. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.