Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ketum Projo: Sesuatu yang Sudah Jelas Tak Perlu Diperjelas

Kompas.com - 05/01/2024, 12:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi turut merespons anggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai terlihat berpihak ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Dengan kata lain, Jokowi tidak mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang notabene diusung PDI-P, sebagai partai tempatnya bernaung.

Menurut Budi Arie, dukungan Jokowi adalah sesuatu yang sudah jelas dan tidak perlu diperjelas kembali.

"Masa sesuatu yang jelas kita perjelas lagi sih, iya kan? Ya sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan," kata Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Projo Sebut PDI-P Gulirkan Narasi Ditinggal Jokowi karena Takut Kehilangan Insentif Elektoral

Kendati begitu, Budi Arie tidak ingin berspekulasi lebih jauh bahwa dukungan Jokowi diarahkan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu meminta masalah ini ditanyakan langsung kepada Presiden.

"Tugas Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) adalah membuat sesuatu yang belum jelas menjadi jelas. Masak yang begitu ditanyain, yang jelas-jelas ya. Tanya Bapak lah, tanya Pak Jokowi," ujar Budi Arie.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah termasuk Presiden Jokowi tetap netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Enggak lah. Kita kan tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Netral dong, kan tidak pakai fasilitas negara," katanya.

Baca juga: Projo Yakin Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024 Satu Putaran

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyebut bahwa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sedang panik lantaran Presiden Jokowi mulai terlihat berpihak akan mendukung Prabowo-Gibran, bukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku paslon pilihan PDI-P.

Awalnya, Nusron menyinggung Hasto yang menyindir Prabowo tidak bisa blusukan seperti Jokowi atau Ganjar.

Nusron mengatakan, semua manusia mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa masyarakat.

"Pak Jokowi blusukan alhamdulillah. Pak Ganjar blusukan alhamdulillah. Pak Prabowo juga blusukan alhamdulillah. Mas Gibran apalagi, mengikuti jejak bapaknya blusukan ke mana-mana. Ya kalau kita enggak blusukan, enggak mendengarkan aspirasi masyarakat, kita dapat informasi dari mana?" ujar Nusron saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan pada 2 Januari 2024.

Baca juga: Optimistis dengan Performa Mahfud, Hasto: Pemberantasan Korupsi Berdampak pada Terciptanya Lapangan Kerja

Menurut Nusron, tudingan Hasto itu menunjukkan bahwa Hasto sedang panik dan mulai kehilangan isu.

Dia mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah mulai condong ke Prabowo-Gibran.

"Selama ini (PDI-P) jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dan saat ini sudah dengan terang benderang lebih banyak berpihak akan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung. Ungkapan orang yang lagi panik. Ya enggak apa-apa dia sampaikan seperti itu," kata Nusron.

Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas blusukan. Lagipula, setiap orang juga punya hak untuk blusukan ke masyarakat.

"Blusukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk Pak Prabowo pun bisa melakukan blusukan. Mas Ganjar bisa melakukan blusukan. Mas Gibran bisa melakukan blusukan juga," ujar Nusron.

Baca juga: Sinyal Dukungan Jokowi untuk Prabowo yang Mengalir Lewat Projo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com