Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tidak boleh diklaim sebagai bantuan atas nama pribadi.

Sebab, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, barang-barang untuk bansos dibeli dari uang pajak masyarakat.

"Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat. Bansos itu dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum bisa sejahtera," ujar Anies di acara "Desak Anies" yang digelar di Sumatera Barat (Sumbar) sebagaimana dilansir tayangan YouTube resmi Anies Baswedan, Rabu (3/1/2024).

"Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi. Karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan," katanya lagi.

Baca juga: Anies Janji Aktifkan Lagi Jalur Kereta Api di Sumbar Jika Jadi Presiden

Anies kemudian memberikan contoh dengan kondisi ada beberapa orang yang menitipkan uang kepada seorang individu.

Kemudian, jika individu tersebut membagikan uang tersebut atas nama dirinya maka tidak etis.

"Ini dari saya ya. Kira-kira, kira-kira etis tidak? (Enggak)). Tidak etis. Tidak etis dan itu salah, karena itulah kita harus luruskan," ujar Anies

"Bansos itu adalah uang negara, dari pajak rakyat. Bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu," katanya lagi.

Baca juga: Bertanya Warga Sumbar, Anies: Saya Dengar Jalan di Sini Banyak yang Rusak?

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah menyalurkan berbagai macam bansos. Di antaranya bansos pangan berupa beras dan BLT (bantuan langsung tunai) El Nino.

Sebelumnya diberitakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengusulkan pemerintah menunda pembagian bansos sampai dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan, pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat pada 29 Desember 2023.

Baca juga: Saat Anies dan Mahfud Berebut Suara Anak Muda Lewat Live TikTok, Siapa Dulang Dukungan?