Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Pembangunan Jalan dari Dana Desa Capai 350.000 Km

Kompas.com - 03/01/2024, 16:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan jalan desa yang dibiayai dengan dana desa kini sudah mencapai 350.000 kilometer.

Jumlah tersebut menurutnya melebihi pembangunan jalan tol di seluruh Tanah Air yang baru terealisasi sepanjang 2.040 kilometer.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu (3/1/2024) sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Temui Kepala Desa se-Banjarnegara Bahas Dana Desa: Rp 539 Triliun Itu Uang yang Banyak Sekali

“Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilometer, berarti kali 75 berarti sudah 350.000 kilometer jalan desa,” paparnya.

Kepala Negara juga menjelaskan, jumlah total dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 mencapai Rp 539 triliun.

Menurutnya, jika dikonversikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maka dana desa tersebut bisa digunakan untuk membangun ratusan bandara dan bendungan.

Sebab pembangunan bandara hingga bendungan menurutnya menghabiskan anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.

Baca juga: Ucapkan Belasungkawa, Jokowi: Rizal Ramli Ekonom Cerdas dan Aktivis yang Kritis

Airport niku (itu), gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp 2 triliun (membangun airport ukuran sedang memerlukan biaya Rp 2 triliun). Lha niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe (Jadi kalau memakai dana desa bisa kira-kira membangun 250 airport ukuran besar)," jelas Jokowi.

"Bendungan niku Rp1 triliun (membangun bendungan itu butuh biaya Rp 1 triliun. Rp 1,5 triliun berarti dadi (jadi) kira-kira 400 bendungan, waduk kalau dijadikan. Artinya uang (dana desa) itu gede sekali,” tegasnya.

Oleh karena itu, mantan wali kota Surakarta itu berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

Baca juga: Jokowi: Uang Dana Desa Gede Banget, Bisa Bangun Ratusan Bandara dan Bendungan

“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp 1,5 miliar belonjone teng Jakarta (membeli bahan di Jakarta)," kata Jokowi.

"Ketok e luweh murah (kelihatannya lebih murah) tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.

“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com