Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Sumbangan Konglomerat Bikin Cak Imin Curhat, Nasdem: Logistik Amin dari Allah dan Rakyat

Kompas.com - 03/01/2024, 09:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan, logistik pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berasal dari Allah dan rakyat.

Effendi merespons Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang curhat kekurangan logistik dan tidak ada konglomerat yang memberi sumbangan.

"Logistik pasangan Amin dari rakyat dan dari Tuhan Allah SWT," ujar Effendi saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/1/2024).

Baca juga: Saat Cak Imin Curhat, Kurang Logistik dan Tak Ada Konglomerat Menyumbang

Effendi menjelaskan, logistik dari Allah dan rakyat sangat dahsyat tiada taranya.

Menurut dia, semangat perubahan yang diinginkan oleh rakyat bisa membantu Anies-Muhaimin memenangi pilpres.

"Untuk memenangkan pertarungan pilpres, jangan lagi berpikir, bermimpi, berharap logistik dari oligarki ekonomi, dari konglomerat. Tapi mengandalkan logistik dari rakyat dan Tuhan Allah SWT," tuturnya.

"Karena itu, dua kekuatan logistik yang luar biasa itu harus disinergikan. Gerakan rakyat dan gerakan doa," imbuh Effendi.

Baca juga: Anies Mengaku Hanya Modal Dengkul untuk Kampanye Pilpres 2024

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut logistik memang salah satu faktor yang penting di dalam Pilpres 2024.

Namun, Hermawi mengingatkan bahwa logistik bukanlah segalanya.

"Bagi Amin, rakyat lah yang utama, rakyat yang berdaulat, rakyat yang tidak bisa dibayar, rakyat yang mengedepankan hati nurani," kata Hermawi.

Hermawi mengatakan, sejauh ini, pihak Amin terus bergerak bersama rakyat dan para 'pejuang perubahan' yang juga nanti akan menjadi saksi di 820.000 TPS untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara bermartabat, jujur, adil, dan tidak curang.

Lagipula, kata dia, Timnas Amin memandang konglomerat sebagai orang yang sama dengan rakyat.

Sebab, konglomerat atau orang berada juga cuma memiliki satu hak suara, seperti rakyat lainnya.

"Kami tidak berkecil hati tidak disumbang oleh konglomerat," ucapnya.

Baca juga: Cak Imin Sindir Korupsi BTS 4G, Nasdem: Enggak Usah Ditanggapi

Hermawi menegaskan tak adanya konglomerat yang menyumbang ini membuat posisi pemerintahan Amin nantinya akan bebas dari utang budi dan beban moral.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com