KPU Evaluasi Tindakan Gibran di Debat Kedua, Berikut Kesepakatannya...

Ketika itu, penggunaan 3 jenis mikrofon dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi apabila salah satu di antaranya rusak atau mengalami malfungsi ketika debat berjalan dan disiarkan langsung.

Mellaz mengakui perlu membicarakan solusi lebih lanjut seandainya insiden itu terjadi dengan hanya digunakannya 1 mikrofon terpasang di podium.

KPU RI disebut akan melakukan pembicaraan lebih jauh soal isu teknis ini dengan stasiun televisi penyelenggara debat ketiga dalam rapat koordinasi hari ini, Kamis (28/12/2023).

Tak gunakan singkatan asing

KPU juga menyepakati bahwa penggunaan singkatan dan istilah yang asing/tak familiar harus diluruskan oleh moderator sebelum dijawab oleh calon yang mendapatkan pertanyaan.

Hal itu akan berlaku pada debat ketiga Pilpres 2024 dengan agenda debat calon presiden (capres).

"Catatannya ke depan mungkin akan bisa dilakukan sebagai ruang gerak moderator tanpa kemudian mengurangi haknya paslon di situ," kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI itu

"Ini posisinya antara moderator ke pihak yang bertanya. Sampai (singkatan dan istilah) clear, baru kemudian dimulai lagi," ujar dia.

Ia menyebut, dalam rapat itu, disepakati bahwa tim masing-masing calon harus menyampaikan taklimat kepada calon yang berdebat supaya tak menggunakan singkatan dan istilah yang asing/tak familiar dalam bertanya.

Seandainya memang singkatan dan istilah tersebut harus dipakai dalam bertanya maka ia harus menjelaskan arti atau kepanjangannya.

Baca juga: Debat Ketiga, KPU Minta Capres Beri Penjelasan jika Pakai Singkatan dan Istilah Asing

Akan tetapi, sebagai antisipasi apabila hal itu dilanggar oleh calon yang berdebat, moderator harus ambil peran untuk meluruskan arti maupun kepanjangan singkatan dan istilah tak familiar itu sebelum calon yang ditanya mendapat giliran menjawab.

"Pada akhirnya, ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu, tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres (yang ditanya) pada debat dilakukan," ujar Mellaz.

Kemungkinan sanksi Gibran

KPU juga membuka kemungkinan soal sanksi bagi Gibran Rakabuming Raka karena memprovokasi pendukungnya dalam debat perdana cawapres, 22 Desember lalu.

Tindakan provokasi ini bukan sekali dilakukan Wali Kota Solo itu padahal sudah ditegur KPU sebelumnya.

"Peluang-peluang itu ada, tunggu saja pleno besok," ujar Mellaz.

Baca juga: Gibran Dinilai Mampu Imbangi Cak Imin dan Mahfud saat Debat Walau Menuai Polemik

Mellaz mengakui, dalam rapat evaluasi terkait debat perdana cawapres itu, tim pasangan calon memberi catatan terkait tindakan Gibran.

"Itu bagian dari masukan yang disampaikan oleh tim paslon, kebetulan juga sudah disampaikan secara tertulis," kata dia.

"Kami besok akan bahas di pleno untuk urusan itu," ucap dia.