Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas 10 Parpol di Bawah 4 Persen, Termasuk PPP dan PSI

Kompas.com - 27/12/2023, 16:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memetakan elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2024.

Menurut survei, dari 18 partai politik (parpol) nasional peserta pemilu, sebanyak 10 parpol tak lolos ke Parlemen karena tidak memenuhi presidential threshold atau ambang batas Parlemen sebesar 4 persen.

Satu di antara 10 partai politik yang diperkirakan tak lolos ke Senayan merupakan parpol yang kini berada di Parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Elektabilitas partai Kabah menurut survei Indikator “hanya” sebesar 2,8 persen.

Sembilan partai lain yang diprediksi tak lolos ke Parlemen, antara lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep, serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dimotori Hary Tanoesoedibjo.

Lalu, sejumlah partai politik perolehan suaranya diprediksi tak sampai satu persen, yaitu, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Basis Jokowi yang Pilih PDI-P Menurun, Beralih ke Partai Lain

Sementara, menurut survei, PDI Perjuangan berada di urutan pertama dengan elektabilitas 19,1 persen. Tingkat elektoral partai banteng bersaing ketat dengan Partai Gerindra yang elektabilitasnya mencapai 18,2 persen.

Selanjutnya, urutan elektabilitas partai politik secara berturut-turut ada Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Berikut elektabilitas 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024 menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia:

  • PDI-P: 19,1 persen
  • Gerindra: 18,2 persen
  • Golkar: 9,3 persen
  • PKB: 7,8 persen
  • Nasdem: 6,2 persen
  • PKS: 6,0 persen
  • PAN: 4,5 persen
  • Demokrat: 4,4 persen
  • PPP: 2,8 persen
  • PSI: 2,4 persen
  • Perindo: 1,7 persen
  • Ummat: 0,8 persen
  • Hanura: 0,4 persen
  • PBB: 0,4 persen
  • Gelora: 0,3 persen
  • Buruh: 0,2 persen
  • Garuda: 0,2 persen
  • PKN: 0,1 persen
  • Tidak tahu/tidak jawab: 15,1 persen

Survei yang sama juga memetakan elektabilitas tiga pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) pascadebat capres pada 12 Desember 2023 dan debat cawapres yang digelar 22 Desember 2023.

Hasilnya, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, naik menjadi 46,7 persen dan unggul di urutan pertama.

Angka elektoral capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga meningkat, meski persentasenya kecil, yaitu 24,5 persen.

Sebaliknya, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sedikit turun menjadi 21 persen.

Berikut ini elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres menurut survei Indikator Politik Indonesia, sebelum dan setelah debat capres-cawapres:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

  • November 2023: 23,0 persen
  • 3-5 Desember 2023: 22,3 persen
  • 23-24 Desember 2023: 21,0 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com