Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Gibran Gembar-gembor Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, Duit dari Mana?

Kompas.com - 21/12/2023, 09:58 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan siang gratis untuk anak-anak menjadi salah satu yang digembar-gemborkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan, melalui program ini, Prabowo-Gibran berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Jadi memang Pak Prabowo lagi berorientasi kepada manusia. Infrastruktur fisik tentu saja dilakukan, disempurnakan, hingga manusia juga dibangun," kata Budiman saat menghadiri Konsolidasi Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team di The Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

"Saya katakan tadi capres lain hanya janjinya membela rakyat. Kalau Pak Prabowo membela rakyat dan membela calon rakyat yang masih dalam bentuk janin," ujarnya.

Sementara, anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, menyebut bahwa program makan siang gratis untuk anak-anak merupakan obsesi Prabowo sejak lama.

Baca juga: TKN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Upaya Peningkatan Kualitas SDM

"Dan ini semata-mata idenya Prabowo sejak tahun 2006. Saya bersaksi, Prabowo ini terobsesi, setiap kali saya ketemu dia, hampir setiap kali dia bicara gizi, gizi, gizi, susu, ikan, kacang ijo, makanan gratis. Prabowo terobsesi," kata Hashim di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Jika Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, kata Hashim, program makan siang gratis akan langsung dimulai. Hashim bilang, program ini menyasar sedikitnya 82,9 juta anak Indonesia, termasuk usia belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, minimal,” ucap dia.

Butuh Rp 450 triliun

Untuk merealisasikan program tersebut, Hashim menyebut, dibutuhkan dana sekitar Rp 450 triliun per tahun. Jumlah itu, katanya, jauh lebih tinggi daripada anggaran pertahanan di Indonesia.

"Pak Prabowo menganggap ini sangat penting sekali, begitu penting, dana ini 3 kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, 3 kali lebih anggaran TNI dan Pertahanan, (hanya) Rp 137 triliun. Dan program untuk makanan gratis Rp 450 triliun," kata Hashim.

Baca juga: TKN: Dana Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, Tak Gunakan Dana Bansos

Menurut Hashim, pendanaan program makan siang gratis tidak akan mengambil dari anggaran program bantuan sosial (bansos). Katanya, program ini akan didanai menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," tegas dia.

Skema pendanaan

Terpisah, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut bahwa dibutuhkan dana hingga ribuan triliun untuk merealisasikan berbagai program yang diusung Prabowo-Gibran. Program tersebut, bukan hanya makan siang gratis, tetapi juga ekonomi hijau, hingga swasembada pangan dan energi.

“Jadi bukan hanya Rp 1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis,” kata Drajad dalam diskusi berjudul Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang ditayangkan YouTube Greenpeace Indonesia, dikutip Rabu (20/12/2023).

“Kemudian kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target kita swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar,” tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com