Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Groundbreaking" Mapolres IKN Senilai Rp 160 Miliar

Kompas.com - 21/12/2023, 09:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan markas Kepolisian Resor (Polres) Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023).

Menurut Presiden, Mapolres IKN dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Polres khusus kawasan IKN," ujar Jokowi dalam sambutannya sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi Groundbreaking Apartemen The Pakubuwono Nusantara di IKN

"Pembangunan gedung Polres ini akan dibangun sekitar sembilan bulan dengan anggaran sebesar Rp 160 miliar," tuturnya.

Presiden Jokowi menyebutkan, mapolres harus dibangun dengan konsep hijau (green building) karena dibangun di IKN.

Sehingga Kepala Negara meminta agar desain awal bangunan Mapolres IKN sedikit dikoreksi supaya lebih memunculkan konsep hijau.


"Kemudian mumpung ini juga baru awal, saya tadi disampaikan oleh Kapolri bahwa akan ada CCTV di semua sudut, akan ada command centernya, akan ada analisis untuk AI-nya, saya minta sejak awal disiapkan direncanakan," jelas Jokowi.

"Ini akan kita jadikan contoh bahwa IKN adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali ke depan," tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, Polres IKN akan diperkuat oleh 750 personil.

Baca juga: Groundbreaking Kodim IKN A, Jokowi: Harus Didesain Green Building

Wilayah kerja Polres IKN meliputi enam Kepolisian Sektor (Polsek).

"Saya senang bahwa personelnya sudah ditempatkan, disiapkan, di Polda seluruh jajaran Polres di Kalimantan Timur, sehingga pada saat nanti Polres khusus IKN ini selesai tinggal langsung digeser 750 personel tadi ke Polres di IKN ini," jelas Jokowi.

"Saya harap kehadiran Porles khusus IKN ini betul betul akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat memperkuat penegakan hukum, meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com