Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
DR. (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa
Pengamat Dunia Maritim

Pengamat Dunia Maritim

Kedaulatan Maritim Indonesia

Kompas.com - 20/12/2023, 11:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dalam konteks globalisasi dan dinamika kompleks abad ke-21, keberlanjutan kedaulatan maritim menjadi semakin penting. Kedaulatan maritim tidak hanya berperan sebagai fondasi ekonomi, tetapi juga sebagai aspek kunci dalam menjaga keamanan nasional.

Upaya membangun infrastruktur maritim, memperkuat sistem pengawasan perairan, dan mengembangkan kebijakan kelautan yang berkelanjutan adalah langkah-langkah strategis.

Dengan memprioritaskan kedaulatan maritim, Indonesia dapat menjaga kestabilan ekonomi dan meminimalkan risiko ketidakstabilan yang mungkin timbul dari gangguan perdagangan internasional atau ketegangan di kawasan maritim.

Jadi, apalah artinya berdaulat bila hanya berdaulat atas kedaulatan ekonomi dan energi, tanpa merangkul kedaulatan maritim?

Kedaulatan maritim bagi Indonesia bukan hanya tentang kontrol terhadap wilayah perairan, tetapi juga tentang peran yang lebih besar dalam masyarakat global.

Dengan menjadi negara yang mengelola lautannya dengan bijaksana, Indonesia dapat membentuk citra sebagai pemimpin dalam keberlanjutan dan perdamaian dunia.

Oleh karena itu, kedaulatan maritim bukan hanya menjadi pilihan, tetapi suatu keharusan yang mendefinisikan nasib dan peran Indonesia di panggung dunia.

Di samping manfaat ekonomi dan energi, kedaulatan maritim Indonesia memiliki dampak positif yang lebih luas terhadap keamanan nasional.

Memperkuat kendali terhadap jalur pelayaran di perairan Indonesia bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keamanan dan stabilitas regional.

Sebagai pintu gerbang strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berperan penting dalam mengatasi tantangan keamanan maritim, termasuk perompakan, perdagangan ilegal, dan ancaman nontradisional lainnya.

Oleh karena itu, kedaulatan maritim tidak hanya melibatkan keberhasilan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan keamanan di wilayah ini.

Selain itu, kedaulatan maritim juga membuka pintu untuk peningkatan diplomasi dan kerjasama antarnegara.

Dengan mengelola sumber daya laut secara bijaksana dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan, Indonesia dapat membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional.

Maka dengan merangkul kedaulatan maritim, Indonesia pasti memperoleh kekuatan moral dan identitas sebagai bangsa maritim.

Lantas melalui upaya konservasi dan pelestarian lingkungan laut, Indonesia memberikan contoh bagi dunia tentang bagaimana sebuah bangsa dapat memanfaatkan kekayaan lautnya tanpa merusak ekosistem yang rapuh.

Hal ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab, mengakui tanggung jawabnya terhadap kelestarian planet, dan membentuk identitas sebagai pelindung laut global.

Jadi jelaslah bahwa merangkul kedaulatan maritim adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Selain memberikan keuntungan ekonomi dan energi, kedaulatan maritim membawa dampak positif terhadap keamanan nasional, diplomasi, dan identitas bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com