Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
DR. (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa
Pengamat Dunia Maritim

Pengamat Dunia Maritim

Kedaulatan Maritim Indonesia

Kompas.com - 20/12/2023, 11:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ÍNDONESIA dengan kekhasan geografisnya yang memuat 17.504 pulau, telah lama diakui sebagai bangsa maritim. Kedaulatan maritim Indonesia memiliki akar yang dalam sejak zaman Nusantara, di mana kepulauan ini menjadi pusat peradaban maritim yang kaya.

Sistem pelayaran Majapahit pada abad ke-14 menjadi bukti nyata atas posisi unggul Indonesia sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara.

Kejayaan Majapahit tidak hanya mencakup wilayah daratan, tetapi juga melibatkan dominasi maritim yang kuat di perairan Nusantara.

Sebagai pusat perdagangan dan kekuatan laut utama, Majapahit membangun dan mengelola sistem pelayaran yang efisien, mendukung pertukaran budaya, barang, dan pengetahuan di seluruh kepulauan.

Bahkan sebelum gemilangnya Majapahit, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera memainkan peran kunci dalam mempertahankan kedaulatan maritim di perairan Nusantara.

Dengan lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional, Sriwijaya berhasil mengendalikan jalur pelayaran utama dan memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan maritim.

Dari sejarah ini pula membuktikan bahwa kapal, sebagai unsur utama dalam sistem pelayaran, memegang peran sentral dalam kedaulatan Indonesia.

Dengan peran ganda sebagai sarana transportasi vital dan alat pertahanan, kapal menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah dan keamanan perairan nasional.

Peran kapal dalam kedaulatan maritim

Keterkaitan historis antara kejayaan Majapahit, peran strategis Sriwijaya, dan peran sentral kapal dalam kedaulatan maritim menciptakan narasi kuat tentang pentingnya laut bagi identitas dan perkembangan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sehingga dengan konsep "samudera" atau laut, memiliki peran yang mendalam dalam budaya maritim Nusantara.

Maka laut bukan sekadar batas geografis, melainkan inti dari kehidupan masyarakat pesisir. Sistem perdagangan samudera, yang melibatkan pelayaran antarpulau dan antarnegara, telah menjadi pondasi utama kedaulatan maritim di wilayah Indonesia.

Sejak zaman dahulu, para pelaut Indonesia menjelajahi samudera dengan keberanian dan keterampilan mereka, membentuk jaringan perdagangan yang luas dan mendalam. Nilai-nilai seperti keberanian, ketahanan, dan kerja sama terpatri dalam keberlangsungan sistem maritim ini.

Dalam perspektif kapal, keberadaannya mencerminkan hubungan erat antara manusia dan laut, menunjukkan peranan strategisnya dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan Indonesia.

Kapal-kapal ini tidak hanya mengangkut barang dan penumpang, tetapi juga menjalankan fungsi penting dalam pertahanan negara.

Melalui armada lautnya, Indonesia memperkuat posisi sebagai kekuatan maritim di kawasan, menjaga kedaulatannya, dan menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga.

Oleh karena itu, kapal tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi tantangan di lautan yang luas.

Oleh karenanya, peran Indonesia sebagai pusat perdagangan yang vital selama berabad-abad, karuan saja memikat perhatian bangsa asing seperti Arab, China, India, dan Eropa.

Kehadiran pedagang dari berbagai belahan dunia ini mencerminkan pentingnya peran maritim Indonesia dalam jaringan perdagangan global.

Tidak semata kedaulatan pangan

Indonesia saat ini menghadapi dinamika kompleksitas global dan mengidentifikasi peningkatan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai strategi krusial untuk mengatasi tantangan keamanan dan ketahanan nasional.

Dalam konteks kedaulatan ekonomi, menguasai kapal-kapal menjadi aspek penting, terutama dalam mengelola transportasi bahan kebutuhan primer dan sekunder yang mencapai ribuan ton.

Penguasaan kapal harus menjadi landasan utama untuk memastikan kemandirian ekonomi negara. Hal ini mengingat Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang tidak mungkin dihubungkan oleh pesawat atau jembatan.

Oleh karena itu, pertanyaan muncul, dibandingkan hal itu maka berapa biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai kedaulatan ekonomi melalui pengelolaan armada kapal yang efisien.

Jadi jelaslah bahwa peningkatan kedaulatan pangan dan energi, tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Melainkan pula sistem transportasi laut yang efisien dan terkendali.

Kapal menjadi elemen kunci dalam rantai pasokan nasional, serta memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kesadaran akan pentingnya kapal sebagai sarana untuk mencapai kedaulatan ekonomi semakin meningkat.

Investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan armada kapal menjadi langkah strategis untuk meminimalkan biaya tambahan yang mungkin timbul.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan kapal, Indonesia dapat memastikan distribusi barang dan energi yang efisien. Serta, memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi nasional. Hal ini pada gilirannya menguatkan kedaulatan negara dalam menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, kapal tidak hanya menjadi alat transportasi semata, tetapi juga menjadi instrumen krusial dalam merancang kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan.

Penguasaan kapal memberikan negara daya tawar dan keamanan dalam memastikan pasokan bahan baku dan kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, kesinambungan upaya untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia sejalan dengan pengelolaan dan penguasaan kapal yang efisien dan berkelanjutan.

Tanpa memperhatikan kedaulatan maritim, upaya mencapai kedaulatan ekonomi akan kehilangan makna yang mendalam.

Kedaulatan maritim memberikan fondasi yang tak tergantikan dalam mengamankan jalur perdagangan laut, mengelola sumber daya laut, dan melindungi wilayah perairan nasional.

Kapal sebagai alat utama dalam transportasi laut bukan hanya mengangkut barang, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan keberlanjutan ekonomi.

Negara yang tidak mampu mengelola dan melindungi lautannya secara efektif akan kesulitan mempertahankan kedaulatan ekonomi, terutama dalam konteks global yang terus berubah.

Arah pembangunan

Kedaulatan maritim tidak hanya memainkan peran sebagai unsur esensial dalam sejarah dan identitas negara, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan.

Meskipun langkah-langkah menuju kedaulatan pangan saat ini fokus pada produksi dalam negeri, perlu diakui bahwa kedaulatan maritim dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap distribusi pangan yang efisien dan berkelanjutan.

Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara peningkatan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dengan menjaga perhatian terhadap kedaulatan maritim.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut, memperkuat konektivitas antarpulau, dan mengelola perairan dengan bijak, Indonesia dapat mencapai keseimbangan optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

Menghadapi tantangan abad ke-21, Indonesia perlu membangun strategi holistik yang mengintegrasikan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dengan pemanfaatan optimal kedaulatan maritim.

Hanya melalui pendekatan yang seimbang ini, Indonesia dapat meraih keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk masa depan.

Dalam konteks globalisasi dan dinamika kompleks abad ke-21, keberlanjutan kedaulatan maritim menjadi semakin penting. Kedaulatan maritim tidak hanya berperan sebagai fondasi ekonomi, tetapi juga sebagai aspek kunci dalam menjaga keamanan nasional.

Upaya membangun infrastruktur maritim, memperkuat sistem pengawasan perairan, dan mengembangkan kebijakan kelautan yang berkelanjutan adalah langkah-langkah strategis.

Dengan memprioritaskan kedaulatan maritim, Indonesia dapat menjaga kestabilan ekonomi dan meminimalkan risiko ketidakstabilan yang mungkin timbul dari gangguan perdagangan internasional atau ketegangan di kawasan maritim.

Jadi, apalah artinya berdaulat bila hanya berdaulat atas kedaulatan ekonomi dan energi, tanpa merangkul kedaulatan maritim?

Kedaulatan maritim bagi Indonesia bukan hanya tentang kontrol terhadap wilayah perairan, tetapi juga tentang peran yang lebih besar dalam masyarakat global.

Dengan menjadi negara yang mengelola lautannya dengan bijaksana, Indonesia dapat membentuk citra sebagai pemimpin dalam keberlanjutan dan perdamaian dunia.

Oleh karena itu, kedaulatan maritim bukan hanya menjadi pilihan, tetapi suatu keharusan yang mendefinisikan nasib dan peran Indonesia di panggung dunia.

Di samping manfaat ekonomi dan energi, kedaulatan maritim Indonesia memiliki dampak positif yang lebih luas terhadap keamanan nasional.

Memperkuat kendali terhadap jalur pelayaran di perairan Indonesia bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keamanan dan stabilitas regional.

Sebagai pintu gerbang strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berperan penting dalam mengatasi tantangan keamanan maritim, termasuk perompakan, perdagangan ilegal, dan ancaman nontradisional lainnya.

Oleh karena itu, kedaulatan maritim tidak hanya melibatkan keberhasilan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan keamanan di wilayah ini.

Selain itu, kedaulatan maritim juga membuka pintu untuk peningkatan diplomasi dan kerjasama antarnegara.

Dengan mengelola sumber daya laut secara bijaksana dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan, Indonesia dapat membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional.

Maka dengan merangkul kedaulatan maritim, Indonesia pasti memperoleh kekuatan moral dan identitas sebagai bangsa maritim.

Lantas melalui upaya konservasi dan pelestarian lingkungan laut, Indonesia memberikan contoh bagi dunia tentang bagaimana sebuah bangsa dapat memanfaatkan kekayaan lautnya tanpa merusak ekosistem yang rapuh.

Hal ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab, mengakui tanggung jawabnya terhadap kelestarian planet, dan membentuk identitas sebagai pelindung laut global.

Jadi jelaslah bahwa merangkul kedaulatan maritim adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Selain memberikan keuntungan ekonomi dan energi, kedaulatan maritim membawa dampak positif terhadap keamanan nasional, diplomasi, dan identitas bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com