Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Duga Jokowi Intip Program Ganjar-Mahfud soal Beli Pupuk Subsidi dengan KTP

Kompas.com - 14/12/2023, 19:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menduga, Presiden Joko Widodo mengintip program pasangan Ganjar-Mahfud ketika membolehkan pupuk subsidi dibeli dengan menunjukkan kartu tanda penduduk.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Patria Ginting menyebut, kebijakan Jokowi itu serupa dengan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang dirancang oleh Ganjar-Mahfud.

"Pada saat kemarin Pak Presiden Jokowi kunker dan bicara bagaimana di beberapa tempat tinggal pakai KTP enggak perlu kartu tani, kami tuh ya kayak, 'Ih jangan-jangan Pak Presiden nih melihat dokumen visi-misinya kami lagi' atau bagaimana ya gitu karena ya mirip banget gitu lho," kata Patria di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Sindir Gibran, Ganjar-Mahfud Janjikan 17 Juta Lapangan Kerja Baru

Patria menyampaikan, program KTP Sakti yang disiapkan oleh Ganjar-Mahfud bakal menggabungkan fungsi beragam kartu yang dimiliki masyarakat ke dalam satu kartu, yakni KTP elektronik.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mengantongi beragam kartu seperti kartu Indonesia pintar, kartu untuk mendapat bantuan program keluarha harapan, hingga kartu tani yang menjadi syarat membeli pupuk subsidi.

"Ini baru terobosan luar biasa, digitalisasi semua kuat di sana karena memang anak-anak muda ingin yang simple-simple saja. Jangan kita bawa banyak kartu, katanya mau negara maju, negara digital, kok masih banyak kartu-kartu," ujar Patria.

Patria pun menilai wajar apabila ada kesamaan antara kebijakan Jokowi dan program yang disiapkan oleh Ganjar, yakni memberi pelayanan yang lebih cepat dan sederhana.

"Justru kami senang kalau Pak Presiden Jokowi ikut itu. Karena itu makin menunjukkan bahwa oh ya kita sama-sama bareng-bareng dan emang tujuan percepatan sat set, tas tes ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ujar dia.

Baca juga: Warga Curhat Jadi Buruh pun Ada Pungli, Ganjar: Mesti Disikat

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mempermudah pembelian pupuk subsidi oleh petani yang tidak harus menunjukkan kartu tani.

Jokowi mengatakan, petani bisa menggunakan KTP saat membeli pupuk subsidi. Namun, dia mengatakan tidak sembarang KTP yang bisa digunakan untuk membeli pupuk.

"Ini urusan kemarin kalau mau beli Pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui urusan pembelian pupuk (subsidi) asal di KTP ada tulisan petani silakan itu dipakai," kata dia saat memberikan sambutan di hadapan penyuluh pertanian dan Babinsa se-Jawa Tengah, di Kabupaten Pekalongan, Rabu (13/12/2023).


Dia mengingatkan, jika di KTP tidak tertulis pekerjaan sebagai petani maka tak bisa membeli pupuk subsidi.

"Jadi bisa pakai kartu tani bisa pakai KTP. Tapi jangan sampai KTP tertulis pengusaha beli pupuk, hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN, cari pupuk juga enggak bisa. Artinya memakai KTP yatulisannya pekerjaannya petani. Setuju?" tutur Jokowi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com