Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Anies Serang Prabowo Saat Debat, Timnas Amin: Kan Memang Begitu...

Kompas.com - 14/12/2023, 09:59 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Tim Nasional Pemanangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Syaiful Huda, membantah bahwa Anies Baswedan telah menyerang Prabowo Subianto dalam debat pemilihan presiden (pilpres), Selasa (12/12/2023).

Menurut Huda, pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 1 kepada capres nomor urut 2 itu adalah persoalan yang selama ini ada dan belum bisa diselesaikan secara tuntas.

"Sebenarnya tidak menyerang (Prabowo), kan obyektifnya (yang disampaikan) memang begitu. Jadi kami menyampaikan apa adanya saja," kata Huda dalam acara Satu Meja Kompas TV, Rabu (13/12/2023) malam.

Baca juga: Saat Anies, Prabowo, dan Ganjar Tebar Janji soal Memiskinkan Koruptor dan UU Perampasan Aset...

Dalam debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa lalu, Anies menyinggung persoalan demokrasi yang dihadapi Indonesia.

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini, rakyat sudah tidak percaya dengan demokrasi. Bahkan, Anies menyinggung adanya pihak yang tidak kuat menjadi oposisi.

Anies turut menyoroti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal terkait keonaran saat membahas soal kebebasan berbicara.

Bahkan, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menilai kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia menurun.

Baca juga: Kilas Debat Perdana Capres: Anies-Prabowo Fokus di Tema, Ganjar Cair Dalam Gagasan

Selain itu, capres nomor urut 1 ini juga menyinggung sikap Prabowo yang tetap memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan adanya pelanggaran etik berat dari putusan yang menjadi pintu Gibran menjadi cawapres Prabowo.

"Bahwa hari ini kita melihat tontonan MKMK yang secara tegas menyatakan ada pelanggaran etik berat ketika MK memutuskan terkait dengan pelolosan di bawah 40 tahun dan seterusnya," kata Huda.

Baca juga: Gimik Prabowo Menyapa Anies dan Ganjar Sepanjang Debat Perdana Capres

"Kebebasan anak milenial dikekang oleh UU ITE kita, semua obyektif, soal HAM juga obyektif juga," tutur Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com