Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Singgung Petani Sulit Beli Pupuk karena Kartu Tani, Jokowi: Sekarang Pakai KTP Bisa

Kompas.com - 13/12/2023, 12:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini para petani sudah bisa membeli pupuk dengan menggunakan e-KTP.

Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi tanpa harus menggunakan Kartu Tani.

Namun, pembelian pupuk subsidi menggunakan e-KTP itu hanya berlaku di daerah tertentu.

“Yang (beli) dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa, lebih menyederhanakan, di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya," ujar Presiden Jokowi usai meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi para petani di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (13/12/2023) sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Dulu Beli Pupuk Subsidi Harus Pakai Kartu Tani, Sekarang Bisa Pakai KTP

“Yang tidak memiliki kartu tani bisa menggunakan KTP sambil kita membenahi kartu taninya,” tegasnya.

Sementara itu, saat berdialog dengan petani, Jokowi menyatakan dirinya akan akan menambah besaran subsidi pupuk.

Namun, kepastian penambahan subsidi pupuk akan diumumkan setelah Presiden berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada. Berapa? Nanti saya akan umumkan kalau saya sudah (bertemu) Menkeu. Sebentar, semuanya itu dihitung," kata Jokowi

"Kurangnya berapa, itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Menteri Pertanian hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI. Baru Menteri Keuangan bisa menambah," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Subsidi Pupuk Akan Saya Tambah, Nanti Diumumkan Setelah Dihitung

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah menyanggupi mengontrol persoalan pupuk di lapangan.

Tujuannya agar tidak ada permasalahan di lapangan.

"Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya. Urusan pupuk karena saya saya ini ngerti Pak Menteri Pertanian itu juga bekas BPL, saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, persoalan kelangkaan pupuk di Jawa Tengah ikut menjadi pembahasan panas dalam debat capres 2024 yang digelar perdana semalam, Selasa (12/12/2023).

Hal ini bermula dari paparan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto terkait program kesejahteraan kelompok rentan yang disampaikan oleh Capres Ganjar Pranowo.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," beber Prabowo.

Baca juga: Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Kepuasan terhadap Jokowi Hanya Turun Sedikit, Masih Tetap Tinggi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com