Prabowo Singgung Petani Sulit Beli Pupuk karena Kartu Tani, Jokowi: Sekarang Pakai KTP Bisa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini para petani sudah bisa membeli pupuk dengan menggunakan e-KTP.

Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi tanpa harus menggunakan Kartu Tani.

Namun, pembelian pupuk subsidi menggunakan e-KTP itu hanya berlaku di daerah tertentu.

“Yang (beli) dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa, lebih menyederhanakan, di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya," ujar Presiden Jokowi usai meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi para petani di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (13/12/2023) sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

“Yang tidak memiliki kartu tani bisa menggunakan KTP sambil kita membenahi kartu taninya,” tegasnya.

Sementara itu, saat berdialog dengan petani, Jokowi menyatakan dirinya akan akan menambah besaran subsidi pupuk.

Namun, kepastian penambahan subsidi pupuk akan diumumkan setelah Presiden berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada. Berapa? Nanti saya akan umumkan kalau saya sudah (bertemu) Menkeu. Sebentar, semuanya itu dihitung," kata Jokowi

"Kurangnya berapa, itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Menteri Pertanian hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI. Baru Menteri Keuangan bisa menambah," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah menyanggupi mengontrol persoalan pupuk di lapangan.

Tujuannya agar tidak ada permasalahan di lapangan.

"Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya. Urusan pupuk karena saya saya ini ngerti Pak Menteri Pertanian itu juga bekas BPL, saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, persoalan kelangkaan pupuk di Jawa Tengah ikut menjadi pembahasan panas dalam debat capres 2024 yang digelar perdana semalam, Selasa (12/12/2023).

Hal ini bermula dari paparan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto terkait program kesejahteraan kelompok rentan yang disampaikan oleh Capres Ganjar Pranowo.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," beber Prabowo.

Menurut Prabowo, banyak petani yang mengeluh padanya bagaimana sulitnya mendapatkan pupuk di Jawa Tengah. Padahal sudah ada Kartu Tani yang diluncurkan oleh Ganjar.

"Mereka (petani di Jawa Tengah) mengeluh dengan kartu tani yang Bapak-Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu," kata Prabowo.

Ganjar menyebut, urusan pupuk sejatinya merupakan tupoksi yang dominan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan kepala daerah.

Itu sebabnya yang terjadi di lapangan, kata Ganjar, kelangkaan pupuk terutama pupuk subsidi, terjadi hampir merata di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Tengah saja.

"Untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langkah terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," ungkap Ganjar.