Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Sindir Anies dan Prabowo Saat Bahas Isu Polusi Jakarta

Kompas.com - 12/12/2023, 23:41 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi saling sindir dilakukan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 perdana yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Semua berawal saat Prabowo menanyakan anggaran besar Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies selama lima tahun, tapi tak mampu mengatasi polusi udara dalam kurun waktu kepemimpinannya.

"Tetapi selama Mas Anies memimpin, seringkali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran Rp 80 T (triliun) Pak Anies? Sebagai Gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi," kata Prabowo.

Anies kemudian menjawab, masalah polusi Jakarta bukan disebabkan oleh produksi udara kotor dari dalam kota melainkan dari luar kota.

Baca juga: Anies Yakin Anak Muda Memilih yang Serius Jadi Presiden, Bukan yang Main-main

Ia mengatakan, daerah di pinggiran Jakarta banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang meyebabkan udara kotor bergeser ke tengah kota akibat gerakan angin.

"Tapi apa yang terjadi, ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tidak punya KTP, angin tak ada KTP-nya, angin itu bergerak dari sana sini," kata Anies.

"Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator ada polusi udara," ujarnya lagi.

Anies kemudian mengatakan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI sudah ada beberapa program untuk mengurangi emisi dalam kota.

"Karena itu kita kerjakan dengan, satu pengendalian emisi kendaraan bermotor, uji emisi sekarang wajib. Yang kedua elektrifikasi kendaraan umum, yang ketiga konversi kendaraan umum," kata Anies.

Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan

Prabowo kemudian menyindir, jika pemerintah hanya bisa menyalahkan gerakan angin maka tak ada artinya sebuah pemerintahan.

"Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran begitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan ril dalam lima tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak mengalami sakit pernafasan," ujar Prabowo.

"Saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," katanya lagi.

Baca juga: Saat Ganjar Anggap Prabowo dan Anies Tengah Buka Kartu dan Tagih Janji Masing-masing

Anies lantas mengatakan, tanggapan Prabowo tidak memahami data dan hanya membayangkan ucapannya sebagai sebuah fiksi.

"Inilah bedanya yang berbicara pakai data dan berbicara pakai fiksi. Saya pakai data, jadi ketika ditunjukan ya memang ada sumber polutan di dalam kota. Tapi, kalau sumber polutan di dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali, jumlah motor dari hari ke hari sama, maka seharusnya angka polusinya sama setiap waktu," ujar Anies.

Anies kemudian mengungkapkan, polusi udara harus ditangani dengan basis data yang jelas.

Dia bahkan menawarkan Prabowo foto satelit yang menunjukkan gerak arah angin yang menjadi penyebab polusi udara di Jakarta yang semakin buruk.

"Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada bapak supaya bapak bisa menyaksikan. Dan inilah kita ambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan pakai data dan libatkan scientist untuk terlibat. Kalau tidak ada itu, maka enggak ada langkah yang benar," kata Anies.

Baca juga: Anggap Kritik Anies soal Demokrasi Berlebihan, Prabowo: Kalau Jokowi Diktator, Anda Tak Jadi Gubernur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com