Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies dan Prabowo Saling Buka "Front" dalam Debat Capres...

Kompas.com - 13/12/2023, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pertanyaan tajam yang dilontarkan antara calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mewarnai debat perdana capres-cawapres, dalam rangkaian tahapan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada Selasa (12/12/2023).

Performa keduanya menjadi salah satu yang menarik disimak sepanjang debat perdana yang membahas tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Pada pembukaan Anies menyampaikan pernyataan yang menyindir soal seorang "generasi milenial yang menjadi cawapres" dan juga menyinggung soal pendukung Prabowo yang tewas dalam demonstrasi protes soal rekapitulasi suara pada Pilpres 2019.

"Bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan Generasi Z yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan ketika mereka mengungkapkan pendapat ketika mereka mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan gas air mata," kata Anies.

Baca juga: Saling Sindir Anies dan Prabowo Saat Bahas Isu Polusi Jakarta

"Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan," sambung Anies.

Anies mengatakan, dia juga menghadirkan ayah dari mendiang Harun Al Rasyid.

Harun, kata Anies, adalah adalah seorang pendukung Prabowo di Pilpres 2019 yang meninggal saat terlibat demonstrasi memprotes hasil penghitungan suara.

"Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Kami mendedikasikan. Kami memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja," ucap Anies.

Baca juga: Usai Debat Capres, Anies dan Ganjar Ladeni Pertanyaan Wartawan, Prabowo Langsung Pulang

Anies juga melontarkan pertanyaan tajam kepada Prabowo ketika membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial, tetapi memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka buat menjadi cawapres.

"Sesudah Bapak mendengar pencalonan (Gibran) persyaratannya bermasalah secara etika, apa perasaan Bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?" tanya Anies.

Prabowo kemudian menanggapi pertanyaan Anies dengan menyatakan menyerahkan hal itu kepada rakyat.

"Sesudah Bapak mendengar pencalonan (Gibran) persyaratannya bermasalah secara etika, apa perasaan Bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?" ucap Prabowo.

Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan


Menurut Prabowo, secara hukum pencalonan Gibran tak bermasalah meskipun Majelis Kehormatan MK menyatakan penerbitan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melibatkan pelanggaran etika berat eks Ketua MK Anwar Usman.

Prabowo menegaskan, Anwar pun masih mengajukan berbagai langkah hukum terkait pencopotannya sebagai akibat pelanggaran etika berat itu.

Prabowo kembali menegaskan bahwa keputusan ada di tangan rakyat pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, kalau kami salah, kalau kami berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami," jawab Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tak Jawab Pertanyaan Ganjar soal Makam 13 Aktivis yang Diculik

Anies juga melontarkan pernyataan terkait konflik Papua. Menurut dia, persoalan utamanya adalah keadilan yang tidak terasa di Papua.

Anies menilai, penyelesaian masalah di Papua bukan hanya menghilangkan kekerasan. Namun, menghadirkan kedamaian di Papua.

"Jadi tujuannya bukan semata-mata meniadakan kekerasan, damai itu bukan tidak ada kekerasan, damai itu keadilan," ujar Anies.

Akan tetapi, Prabowo menyanggah pernyataan Anies dan menyebut persoalan di Papua tidak sesederhana itu.

Baca juga: Singgung Etika Bernegara, Anies: Jangan Sembunyi di Balik Keputusan Hukum

“Benar keadilan, benar sekali, tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu Pak Anies…,” kata Prabowo.

“Ada faktor-faktor lain Pak Anies…,” ujar Prabowo lagi.

Faktor-faktor itu, sebut Prabowo, di antaranya geopolitik dan ideologi.

“Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi, inilah yang masalahnya tidak gampang,” ucap Prabowo.

Namun demikian, Prabowo setuju dengan usulan Anies bahwa keadilan di Bumi Cenderawasih harus ditegakkan.

Baca juga: Disebut Ganjar Tak Tegas soal Pelanggaran HAM, Prabowo: Itu Tendensius Pak Ganjar

“Kita harus dialog, ini masalah bangsa, semua kekuatan harus kita rangkul,” ucap Prabowo.

Anies juga menyinggung soal praktik demokrasi yang menurun di 2 masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, Prabowo menilai hal yang dikeluhkan Anies tidak bisa dibuktikan.

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu, dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak,” kata Prabowo.

Saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017, Anies diusung salah satunya oleh Partai Gerindra yang diketuai Prabowo.

Baca juga: Anies Klaim Jadi Gubernur Jakarta yang Paling Banyak Beri Izin Pendirian Rumah Ibadah

“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau (Presiden) Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur,” kata Prabowo.

“Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” ucap Prabowo.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad, Irfan Kamil, Singgih Wiryono | Editor: Ihsanuddin, Dani Prabowo, Dita Angga Rusiana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com