JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pertanyaan tajam yang dilontarkan antara calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mewarnai debat perdana capres-cawapres, dalam rangkaian tahapan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada Selasa (12/12/2023).
Performa keduanya menjadi salah satu yang menarik disimak sepanjang debat perdana yang membahas tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Pada pembukaan Anies menyampaikan pernyataan yang menyindir soal seorang "generasi milenial yang menjadi cawapres" dan juga menyinggung soal pendukung Prabowo yang tewas dalam demonstrasi protes soal rekapitulasi suara pada Pilpres 2019.
"Bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan Generasi Z yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan ketika mereka mengungkapkan pendapat ketika mereka mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan gas air mata," kata Anies.
Baca juga: Saling Sindir Anies dan Prabowo Saat Bahas Isu Polusi Jakarta
"Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan," sambung Anies.
Anies mengatakan, dia juga menghadirkan ayah dari mendiang Harun Al Rasyid.
Harun, kata Anies, adalah adalah seorang pendukung Prabowo di Pilpres 2019 yang meninggal saat terlibat demonstrasi memprotes hasil penghitungan suara.
"Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Kami mendedikasikan. Kami memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja," ucap Anies.
Baca juga: Usai Debat Capres, Anies dan Ganjar Ladeni Pertanyaan Wartawan, Prabowo Langsung Pulang
Anies juga melontarkan pertanyaan tajam kepada Prabowo ketika membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial, tetapi memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka buat menjadi cawapres.
"Sesudah Bapak mendengar pencalonan (Gibran) persyaratannya bermasalah secara etika, apa perasaan Bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?" tanya Anies.
Prabowo kemudian menanggapi pertanyaan Anies dengan menyatakan menyerahkan hal itu kepada rakyat.
"Sesudah Bapak mendengar pencalonan (Gibran) persyaratannya bermasalah secara etika, apa perasaan Bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?" ucap Prabowo.
Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan
Menurut Prabowo, secara hukum pencalonan Gibran tak bermasalah meskipun Majelis Kehormatan MK menyatakan penerbitan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melibatkan pelanggaran etika berat eks Ketua MK Anwar Usman.
Prabowo menegaskan, Anwar pun masih mengajukan berbagai langkah hukum terkait pencopotannya sebagai akibat pelanggaran etika berat itu.
Prabowo kembali menegaskan bahwa keputusan ada di tangan rakyat pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.
"Rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, kalau kami salah, kalau kami berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami," jawab Prabowo.
Baca juga: Prabowo Tak Jawab Pertanyaan Ganjar soal Makam 13 Aktivis yang Diculik
Anies juga melontarkan pernyataan terkait konflik Papua. Menurut dia, persoalan utamanya adalah keadilan yang tidak terasa di Papua.
Anies menilai, penyelesaian masalah di Papua bukan hanya menghilangkan kekerasan. Namun, menghadirkan kedamaian di Papua.
"Jadi tujuannya bukan semata-mata meniadakan kekerasan, damai itu bukan tidak ada kekerasan, damai itu keadilan," ujar Anies.
Akan tetapi, Prabowo menyanggah pernyataan Anies dan menyebut persoalan di Papua tidak sesederhana itu.
Baca juga: Singgung Etika Bernegara, Anies: Jangan Sembunyi di Balik Keputusan Hukum
“Benar keadilan, benar sekali, tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu Pak Anies…,” kata Prabowo.
“Ada faktor-faktor lain Pak Anies…,” ujar Prabowo lagi.
Faktor-faktor itu, sebut Prabowo, di antaranya geopolitik dan ideologi.
“Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi, inilah yang masalahnya tidak gampang,” ucap Prabowo.
Namun demikian, Prabowo setuju dengan usulan Anies bahwa keadilan di Bumi Cenderawasih harus ditegakkan.
Baca juga: Disebut Ganjar Tak Tegas soal Pelanggaran HAM, Prabowo: Itu Tendensius Pak Ganjar
“Kita harus dialog, ini masalah bangsa, semua kekuatan harus kita rangkul,” ucap Prabowo.
Anies juga menyinggung soal praktik demokrasi yang menurun di 2 masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Akan tetapi, Prabowo menilai hal yang dikeluhkan Anies tidak bisa dibuktikan.
“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu, dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak,” kata Prabowo.
Saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017, Anies diusung salah satunya oleh Partai Gerindra yang diketuai Prabowo.
Baca juga: Anies Klaim Jadi Gubernur Jakarta yang Paling Banyak Beri Izin Pendirian Rumah Ibadah
“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau (Presiden) Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur,” kata Prabowo.
“Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” ucap Prabowo.
(Penulis: Nirmala Maulana Achmad, Irfan Kamil, Singgih Wiryono | Editor: Ihsanuddin, Dani Prabowo, Dita Angga Rusiana)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.