Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kompas.com - 28/05/2024, 19:29 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 2024 harus lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya.

“Tentu setiap tahun pelaksanaan penyelenggaraan haji diharapkan bisa lebih baik. Evaluasi terhadap transportasi dan lokasi tenda menjadi dua poin utama agar pelaksanaan haji tahun ini lebih optimal,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai memimpin perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawas (Tinwas) Haji DPR RI di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Selaku Ketua Timwas Haji DPR RI Tahun 2024, Cak Imin mengungkapkan, salah satu sorotan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah penambahan kuota sebesar 20.000 jemaah baru yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Tolong (penambahan kuota) digunakan dengan sungguh-sungguh, agar tidak menimbulkan kecemburuan jemaah-jemaah yang sudah mengantre begitu lama. Berikan pelayanan yang optimal, keamanan, dan kenyamanan bagi para jemaah," ujar Muhaimin dalam keterangan persnya, Selasa.

Baca juga: Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan, ada beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pertama, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan harus memastikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah sehingga mencapai haji mabrur.

"Kedua, aspek tata kelola fasilitas, termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, fasilitas kesehatan juga yang disebut ramah lansia itu apa bisa dibuktikan dengan penanganan yang memadai," ujarnya.

Selain itu, Cak Imin juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara untuk mencegah korupsi. Kemudian, pemerintah juga harus memastikan pengelolaan dan implementasi anggaran haji secara tepat.

Baca juga: Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

"Penggunaan anggaran negara harus kita awasi betul agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi salah penyusunan, pengelolaan, dan implementasi," tuturnya.

"Dengan pengawasan yang ketat dari DPR RI, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lebih baik," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com