Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Kompas.com - 28/05/2024, 18:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemotongan penghasilan pegawai negeri, swasta dan pekerja mandiri (freelance) sebesar 3 persen berakhir apabila kepesertaan dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinyatakan berakhir.

Berdasarkan salinan resmi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan aturan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera yang dilansir pada Selasa (28/5/2024) ada empat hal yang menyebabkan keanggotaan Tapera berakhir.

Yaitu karena sudah pensiun sebagai pekerja, sudah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

Baca juga: Pekerja Wajib Jadi Anggota Tapera jika Penghasilan Capai Upah Minimum

Lalu, pasal 24 pada PP Nomor 21 menjelaskan bahwa peserta yang berakhir masa kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian simpanan hasil pemupukannya.

Simpanan hasil pemupukan wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Peserta memperoleh pengambilan simpanan dan hasil pemupukan dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan dan tanggal berakhirnya kepesertaan.

Simpanan dan hasil pemupukan dibayarkan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera melalui bank kustodian (bank yang diberi hak mengumpulkan simpanan).

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, syarat dan pembayaran pengembalian simpanan Tapera diatur dengan peraturan BP Tapera.


Selain itu, PP Nomor 21 juga menjelaskan dampak ketika peserta Tapera tidak membayar simpanan. Yakni status kepesertaan dinyatakan nonaktif.

Namun, status kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran simpanan.

Peserta yang status kepesertaan Tapera-nya nonaktif rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera.

Ketentuan lebih lanjut mengenai status kepesertaan Tapera nonaktif dan pengaktifan kembali kepesertaan akan diatur dengan peraturan BP Tapera.

Sebagaimana diketahui, Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

Tapera dilakukan dengan mengumpulkan dana dari para peserta.

Simpanan Tapera nantinya hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Nasional
Cegah Judi 'Online', Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Cegah Judi "Online", Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Nasional
Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Nasional
Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi 'Online' Dianggap Kurang Kerjaan

Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi "Online" Dianggap Kurang Kerjaan

Nasional
Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Nasional
Niat Politik Pemerintah Perangi Judi 'Online' Dianggap Kurang Kuat

Niat Politik Pemerintah Perangi Judi "Online" Dianggap Kurang Kuat

Nasional
Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Nasional
Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya 'Nganggur'

Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya "Nganggur"

Nasional
Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Nasional
Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi 'Online', Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi "Online", Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Nasional
Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan 'Phising': Akan Ditertibkan Hari ini

Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan "Phising": Akan Ditertibkan Hari ini

Nasional
Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Nasional
Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Nasional
Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Nasional
Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com