Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan soal Realisasi Anggaran Lagi, Jokowi: Target Saya Minimal 95 Persen

Kompas.com - 11/12/2023, 15:32 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2023 mengingat tahun akan berganti dalam dua minggu ke depan.

Diketahui, pada akhir bulan November lalu, realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah belum maksimal.

Berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, realisasi belanja pemerintah pusat baru 74 persen dan realisasi anggaran pemerintah daerah baru 64 persen.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya mengenai realisasi anggaran tahun 2023. Ini tinggal, tinggal dua minggu, agar betul-betul diikuti," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Realisasi Anggaran 2023 Belum 100 Persen, Jokowi: Artinya 3 Minggu Ini Keluar Uang Triliunan Rupiah

Jokowi mengungkapkan, ia memiliki target realisasi anggaran sebesar 95 persen dari total belanja negara.

Oleh karena itu, ia meminta agar para menteri dan kepala lembaga sering bertanya ke direktur jenderal hingga deputi masing-masing.

"Karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen, tanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset. Realisasi anggaran tahun 2023," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan para menteri dan kepala lembaga segera merealisasikan anggaran tahun depan mulai bulan Januari 2024. Sehingga, realisasi tak melulu digencarkan di akhir tahun akibatnya hasilnya tak efektif.

"Yang berkaitan dengan tahun 2024 agar semuanya mempersiapkan realisasi dimulainya anggaran 2024 itu di bulan Januari. Baik di kementerian/lembaga, pemda, ingatkan terus mengenai ini," kata Jokowi.

Baca juga: Puji Kinerja Kementerian PUPR, Jokowi: Bagus, Paling Mendahului dalam Realisasi Anggaran

Hadir dalam sidang kabinet paripurna adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Baca juga: Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com