Profil PKS: Sejarah Kelahiran, Kepemimpinan, dan Dukungan ke Anies-Muhaimin

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu dari 18 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2024. PKS bukan partai baru lantaran telah mengikuti lima kali pemilu.

Sebagai partai yang lahir pada era reformasi, PKS masih eksis hingga kini. Berikut ini profilnya.

Sejarah

Resmi dibentuk pada 20 Juli 1998, PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau disingkat PK. Partai ini didirkan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

PK dibentuk tak lama setelah KAMMI dan gerakan mahasiswa lainnya berhasil melengserkan Soeharto dari kursi RI-1 pada 21 Mei 1998.

Pemilu 1999 menjadi ajang pemilu pertama yang diikuti oleh PK. Kala itu, PK hanya mendapat 1.436.565 suara atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional.

Akibatnya, partai ini gagal ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kala itu sebesar 2 persen.

Baca juga: 8 Fraksi Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Hanya PKS yang Menolak

Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen tersebut membuat partai ini harus mengganti nama.

Sementara, pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi partai politik di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham).

Sehari kemudian, PK menyatakan bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, maka PK resmi berubah nama menjadi PKS.

Kepemimpinan

Dikutip dari laman resmi PKS, presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail. Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, PK menerima tawaran kursi Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Kursi itu ditempati oleh Nur Mahmudi. Lantaran mengemban jabatan menteri, Nur Mahmudi mundur dari kursi Presiden PKS.

Jabatan tersebut lantas diamanatkan ke Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Lewat Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua MPR masa jabatan 2004-2009. Ia pun meletakkan jabatannya sebagai pimpinan tertinggi PKS.

Akhirnya, Sidang Majelis Syuro I PKS yang digelar Mei 2005 menetapkan Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS periode 2005-2010. Empat tahun menjabat, Tifatul ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

DOK. PKS Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Pada Sidang Majelis Syuro PKS II yang digelar Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaaq terpilih menjadi Presiden PKS periode 2010-2015. Akhir 2013, Luthfi mundur dari jabatannya karena tersandung kasus suap daging impor.