Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil PKS: Sejarah Kelahiran, Kepemimpinan, dan Dukungan ke Anies-Muhaimin

Kompas.com - 09/12/2023, 13:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu dari 18 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2024. PKS bukan partai baru lantaran telah mengikuti lima kali pemilu.

Sebagai partai yang lahir pada era reformasi, PKS masih eksis hingga kini. Berikut ini profilnya.

Sejarah

Resmi dibentuk pada 20 Juli 1998, PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau disingkat PK. Partai ini didirkan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

PK dibentuk tak lama setelah KAMMI dan gerakan mahasiswa lainnya berhasil melengserkan Soeharto dari kursi RI-1 pada 21 Mei 1998.

Pemilu 1999 menjadi ajang pemilu pertama yang diikuti oleh PK. Kala itu, PK hanya mendapat 1.436.565 suara atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional.

Akibatnya, partai ini gagal ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kala itu sebesar 2 persen.

Baca juga: 8 Fraksi Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Hanya PKS yang Menolak

Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen tersebut membuat partai ini harus mengganti nama.

Sementara, pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi partai politik di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham).

Sehari kemudian, PK menyatakan bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, maka PK resmi berubah nama menjadi PKS.

Kepemimpinan

Dikutip dari laman resmi PKS, presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail. Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, PK menerima tawaran kursi Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Kursi itu ditempati oleh Nur Mahmudi. Lantaran mengemban jabatan menteri, Nur Mahmudi mundur dari kursi Presiden PKS.

Jabatan tersebut lantas diamanatkan ke Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Lewat Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua MPR masa jabatan 2004-2009. Ia pun meletakkan jabatannya sebagai pimpinan tertinggi PKS.

Akhirnya, Sidang Majelis Syuro I PKS yang digelar Mei 2005 menetapkan Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS periode 2005-2010. Empat tahun menjabat, Tifatul ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
DOK. PKS Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Estafet kepemimpinan PKS pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaaq. Selama Oktober 2009 sampai Juni 2010, Luthfi menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Presiden PKS.

Pada Sidang Majelis Syuro PKS II yang digelar Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaaq terpilih menjadi Presiden PKS periode 2010-2015. Akhir 2013, Luthfi mundur dari jabatannya karena tersandung kasus suap daging impor.

Kursi Presiden PKS lantas diisi oleh Anis Matta. Jabatan itu diemban Anis Matta hingga Agustus 2015, sebelum akhirnya digantikan oleh Sohibul Iman.

Adapun Sohibul Iman mengemban jabatan sebagai Presiden PKS selama lima tahun hingga 5 Oktober 2020.

Selanjutnya, Sohibul digantikan oleh Ahmad Syaikhu yang hingga kini masih menjabat sebagai pimpinan tertinggi PKS.

Struktur organisasi

Dikutip dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKS memiliki 286.387 anggota. Tercatat, ada 130 orang yang menjadi anggota pengurus partai tersebut.

Dari jumlah itu, 45 orang atau 34,62 persen di antaranya merupakan perempuan. Berikut susunan kepengurusan PKS masa jabatan 2019-2024:

  • Ketua Majelis Syura: Salim Segaf Aljufri
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Hidayat Nur Wahid
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Heryawan
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Suharna Surapranata
  • Sekretaris Majelis Syura: Untung Wahono
  • Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Suswono
  • Ketua Dewan Syariat Pusat: Surahman Hidayat
  • Presiden: Ahmad Syaikhu
  • Sekretaris Jenderal: Habib Aboe Bakar Alhabsyi
  • Bendahara: Mahfudz Abdurrahman

Suara di pemilu

Gagal pada Pemilu 1999, PKS akhirnya lolos ke Parlemen lewat Pemilu 2004. Saat itu, suara PKS meningkat pesat sebesar 8.325.020 atau sekitar 7,34 persen dari total perolehan suara nasional.

PKS berhasil mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menempati peringkat keenam partai dengan suara terbanyak.

Sementara, pada Pemilu 2008, PKS berhasil meraih 8.206.955 suara atau 7,88 persen. Hasil ini membuat kursi PKS di Senayan meningkat menjadi 57.

Suara PKS menurun pada Pemilu 2014 dengan perolehan 8.480.204 suara atau 6,79 persen. Partai ini kehilangan 17 kursi di Senayan, sehingga tinggal memiliki 40 kursi saja.

Pada Pemilu 2019, perolehan suara PKS kembali naik menjadi 11.493.663 atau 8,21 persen. Perolehan kursi PKS di DPR RI pun meningkat menjadi 50.

Baca juga: Tolak Gubernur Give Away untuk Jakarta, PKS: Bisa Saja yang Dipilih Keluarga Presiden

Pemilu 2024

Pada Pemilu 2024, PKS tercatat sebagai peserta nomor urut 8. PKS mengajukan 580 calon anggota legislatif (caleg) yang tersebar di 84 daerah pemilihan di 38 provinsi.

Dari angka tersebut, sebanyak 367 caleg merupakan laki-laki dan 213 caleg perempuan.

Pada level pemilu presiden (pilpres), PKS mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

PKS menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kongsi partai politik yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com