Khawatir Timbul Konflik, Cak Imin Sebut Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Aceh Harus Disetop

BINJAI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, kedatangan pengungsi dari kelompok etnis Rohingya perlu dihentikan.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini berpandangan, kedatangan pengungsi Rohingya telah menimbulkan ketidakstabilan di Aceh

“Saya kira harus disetop dulu, semuanya pendatang dari rohingya membawa ketidakstabilan di sana,” kata Cak Imin di Gedung Olahraga (GOR) Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Kritik Kartu Prakerja, Muhaimin: Bagus, tetapi Bikin Orang Malas

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, ketenangan warga Aceh juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Hal ini, kata Cak Imin, dapat dilakukan dengan menghentikan sementara kedatangan pengungsi Rohingya di “Serambi Mekkah”.

“Untuk sementara harus kita setop, supaya masyarakat Aceh tenang daripada terjadi konflik, kita prioritaskan warga kita.” imbuhnya.

Sebagai informasi, gelombang kedatangan para pengungsi Rohingnya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik.

Pasalnya, warga setempat menolak kedatangan para pengungsi tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang Teuku Ramli Angkasa tidak menampik bahwa warganya menolak pengungsi Rohingya yang mengungsi di Sabang.

Mereka bahkan memindahkan 139 pengungsi Rohingya ke halaman Kantor Wali Kota Sabang setelah sebelumnya ditampung di Pantai Tapak Gajah, Desa Ie Meulee, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Tidak Setuju Debat Bahasa Inggris: Tapi Bolehlah kalau Diadu

"Dikirim warga ke halaman kantor walikota, tapi kemudian dengan komunikasi yang baik, direncanakan para pengungsi ini akan ditempatkan kembali ke Pelabuhan CT1 lahan milik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang," kata Ramli pada 5 Desember 2023.

Ramli juga mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) selaku lembaga yang bergerak untuk melindungi hak-hak pengungsi.