Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Gibran Tak Percaya Diri karena Minta Saling Sanggah dalam Debat Capres Dihilangkan

Kompas.com - 08/12/2023, 09:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun tidak setuju dengan usulan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agar saling sanggah dalam debat capres-cawapres dihilangkan atau dikurangi porsinya.

Menurutnya, usulan itu justru menghilangkan substansi dari istilah perdebatan.

Adapun PDI-P merupakan partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kalau tidak perlu ada sanggahan, buat apa ada perdebatan? Ya toh. Istilah debat itu kan berarti ada saling sanggah menyanggah. Itu substansi dari sebuah perdebatan," kata Komarudin kepada Kompas.com, Kamis (7/12/2023) malam.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah dalam Debat Capres Dihilangkan

Ia kemudian heran karena format debat capres-cawapres mengenai saling sanggah sudah ada di Pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu 2019, sebut Komar, saling sanggah dalam debat capres-cawapres tetap ada dan dinantikan.

"Nah pertanyaannya, kenapa sekarang diubah? Dasar perubahan itu apa? Apakah karena wakil presiden di sana kurang percaya diri? Tidak bisa berdebat? Tapi justru itu membuat kerugian pada diri mereka sendiri," ujar Komarudin.

Anggota Komisi II DPR ini lantas menegaskan esensi dari perdebatan adalah momentum bagi masyarakat untuk menilai sosok calon pemimpin yang akan dipilih.

Maka, ia menilai penting tetap dilangsungkannya saling sanggah dalam debat capres-cawapres.

"Karena ini momentum untuk rakyat menilai kapasitas presiden dan wakil presiden yang saya mau pilih itu otaknya seperti apa, layak atau tidak memimpin negara itu. Ya kan? Jadi, harus mulai dari ide dan gagasan baru masuk kepada implementasinya," tutur Komarudin.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Oleh karena itu, Komarudin berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memutuskan dengan kewenangan sebaik-baiknya.

Ia mengingatkan kembali soal esensi perdebatan yang semestinya ada saling sanggah menyanggah.

"KPU itu jangan lupa, salah satu institusi yang lahir dari reformasi adalah KPU. Oleh karena itu, KPU tahu tanggung jawabnya. Jangan juga asal ikut ikutan. KPU harus dengan kewenangannya, yang ada dalam dirinya, dia harus berani menyatakan," ujar dia.

"Karena tidak ada dasar yang kuat untuk ditiadakan sanggah menyanggah, itu enggak ada dasarnya," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, TKN Prabowo-Gibran mengusulkan saling sanggah dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden 2024 untuk dihilangkan atau dikurangi porsinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com