Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peresmian Media Center Indonesia Maju, Menkominfo: Tanya yang Bikin

Kompas.com - 07/12/2023, 22:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan mengomentari soal pembentukan Media Center Indonesia Maju pada Senin (4/12/2023).

Ini disampaikan saat ditanya terkait tak dilibatkannya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam peresmian Media Center tersebut. 

"No comment, tanya yang bikin," kata Budi ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Bahlil: Media Center Indonesia Maju Bukan untuk Para Capres

Awak media pun menginformasikan pada Budi bahwa yang meresmikan media center itu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Usai diberitahu, ia pun meminta wartawan menanyakan ihwal media center itu kepada Bahlil.

"Tanya saja yang bikin. Ya, yang lain?" tutur Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) itu.

Baca juga: Menteri Bahlil Resmikan Media Center Indonesia Maju, Antisipasi Tahun Politik

Saat ditanya apakah pembentukan media center itu melangkahi tupoksi Kominfo, Budi Arie juga menolak menjawab.

Ia sekali lagi meminta agar wartawan bertanya hal lain saja.

"Sudah, sudah," jawab Budi.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia meresmikan media center (medcen) Indonesia Maju di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Ia mengungkapkan, ada beberapa alasan utama untuk membentuk media center Indonesia Maju.

Baca juga: Bahlil Klaim Media Center Indonesia Maju Didirikan Pakai Dana Halal dan Tak Langgar Aturan

Bahlil menjelaskan bahwa pembentukan media center Indonesia Maju agar awak media mendapatkan informasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan.

Menurutnya, media center tersebut juga sebagai wadah untuk melakukan pemeriksaan informasi yang didapat terutama pada tahun ini.

"Karena inikan sebenarnya banyak di tahun pemilu (pemilihan umum), pileg (pemilihan legislatif), pilpres (pemilihan presiden), kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah di sini kita bisa berdialog," kata Bahlil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com