Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil: Media Center Indonesia Maju Bukan untuk Para Capres

Kompas.com - 04/12/2023, 19:18 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, media center (medcen) Indonesia Maju bukan dibuat untuk para calon presiden (capres).

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan jumpa pers pada acara peresmian media center Indonesia Maju, di Jalan Diponegoro No 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2024) sore.

"Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres," kata Bahlil.

"Tapi ini untuk pelurusan informasi data dari Pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah)," ujarnya lagi.

Baca juga: Menteri Bahlil Resmikan Media Center Indonesia Maju, Antisipasi Tahun Politik

Ia mengklaim, banyak serangan yang diterima oleh pemerintah perihal urusan capres di tahun politik ini.

"Sekarang kan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke pemerintah," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, jika ada yang menyerang pemerintah tetapi perihal peserta pemilihan presiden (pilpres) maka pemerintah harus memberikan klarifikasi dan informasi yang akurat.

"Nah ini yang penting, pemerintah itu harus mampu memberikan informasi yang benar," ujarnya.

Baca juga: Bahlil Bentuk Relawan Prabowo-Gibran, Bantah Arahan Istana

Ia lantas menjelaskan bahwa media center Indonesia Maju siap memberikan klarifikasi jika membutuhkan data yang akurat.

"Kalau perlu beri klarifikasi, kami beri klarifikasi tapi kalau perlu data, kami berikan data. Itu maunya kan enak-enak saja. Supaya tidak saling benci-benci lagi. Kita fun-fun saja," kata Bahlil.

Namun, Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut perihal dana yang dipakai untuk membuat media center Indonesia Maju tersebut.

"Yang jelas dananya halal dan tidak melanggar atutan," ujarnya.

Baca juga: Ikut Antar Prabowo-Gibran ke KPU, Menteri Investasi Bahlil: Tak Boleh Antar Adik?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com