Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Bagaimana jika Dikritik, Ganjar: Jangan Baperan

Kompas.com - 04/12/2023, 20:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

PALU, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji tidak akan bawa perasaan atau baper apabila ia dan pemerintahannya kelak dikritik oleh masyarakat.

"Kalau pemerintah dikritik apa yang harus dilakukan? Kalau saya yang kamu kritik ya jangan baperan," kata Ganjar saat berdialog dengan anak-anak muda di Palu, Senin (4/12/2023).

Ganjar mengatakan, sudah terbiasa menghadapi kritik dan cacian sepanjang karirnya di dunia politik.

Baca juga: Ganjar Bicara Mitigasi Bencana Saat Kampanye di Donggala, Soroti Tata Ruang dan Edukasi ke Warga

Ganjar mencontohkan, ia pernah menerima aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa ketika masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

"Enggak apa-apa, saya itu dikritik dicaci, didemo sudah berkali-kali, dia mengutuk saya, dia membenci saya," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar pun menuturkan bahwa apabila dikritik ia akan berusaha untuk mendengarkan isi kritik tersebut, meski belum tentu menerima materi kritiknya.

"Maksudnya agar dikasih kesempatan, maka satu kritik enggak usah baperan, tapi jelaskan. Soal terima enggaj terima urusan lain, gitu ya kalo kamu cerita saya," ujar dia.

Sebelumnya, Ganjar juga berjanji menghadirkan pemerintahan yang tidak baperan apabila  dikritik.

Hal ini disampaikan setelah ditanya bentuk dukungan terhadap kebebasan pers jika terpilih menjadi pemimpin negara.

Baca juga: Ganjar Minta Relawan Komunikasi ke Bawaslu-KPU Sebelum Bantu Korban Erupsi Gunung Marapi

"Dukungannya adalah, pemerintahnya enggak boleh baperan kalau dikritik, itu dukung dulu (kebebasan pers) karena itu bagian dari kebebasan pers," kata Ganjar saat ditemui di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Selain itu, Ganjar menyebutkan soal insentif pemerintah untuk kelancaran transisi media dari mainstream ke digital. Menurut dia, insentif menjadi salah satu bentuk dukungan bagi kebebasan pers di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com