Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Tak Masalah Debat Cawapres Tak Didampingi Prabowo

Kompas.com - 03/12/2023, 12:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, mengaku tidak masalah seandainya debat Pilpres 2024 tetap seperti 2019, di mana debat antara cawapres tidak didampingi oleh capres.

"Sama saja (didampingi atau tidak)," kata Gibran setelah berkunjung ke Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).

Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tak mengatakan lebih jauh bagaimana persiapannya sejauh ini.

Ia juga menegaskan bahwa format debat yang diubah KPU RI untuk Pilpres 2024, yakni debat cawapres didampingi capres dan sebaliknya, tidak membawa keuntungan bagi dirinya.

Baca juga: Format Debat Cawapres Berubah, TPN Ganjar-Mahfud: Masyarakat Kecewa

"Enggak (menguntungkan dirinya). Enggak menguntungkan siapa-siapa. Sama saja," ucapnya.

KPU sebelumnya telah mengungkap alasan mengubah format debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) berbeda dari Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2019, 5 kali debat capres-cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus cawapres, 2 kali khusus capres, dan 2 kali dihadiri capres-cawapres.

Pada Pilpres 2024, sesuai UU Pemilu, ada 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres.

Saat debat capres, cawapres turut mendampingi pasangannya. Demikian halnya saat debat cawapres.

Baca juga: Menyoal Format Baru Debat Cawapres 2024

Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat capres atau debat cawapres.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat.

"Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Komisioner KPU RI, Idham Holik, membantah bahwa hal ini berarti pihaknya meniadakan debat capres maupun debat cawapres.

Baca juga: Format Debat Cawapres Mestinya Diubah Lebih Mutakhir, Bukan Picu Polemik

"Justru KPU menampilkan yang lebih baik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jauh lebih utuh. Jadi di setiap debat itu, tergantung pada, debat kali ini untuk debat siapa? Kalau itu debatnya capres, maka aktor utamanya capres. Kalau debat cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres," kata Idham kemarin.

"Kita mesti ingat, yang namanya calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah calon dwitunggal," lanjutnya.

Ia menambahkan, konsepnya debat yang sejauh ini diberitakan masih berupa rencana hasil rapat dengan tim pasangan capres-cawapres pada Rabu (29/11/2023) dan akan dimatangkan dalam rapat lanjutan beberapa waktu ke depan bersama tim pasangan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com