Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Menyoal Format Baru Debat Cawapres 2024

Kompas.com - 03/12/2023, 10:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAYA langsung ‘stressing’ pada pokok masalah, yaitu terkait keputusan KPU mengadakan debat calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 dengan format baru, cawapres didampingi calon presiden (capres).

Itu artinya debat ‘khusus’ cawapres seperti ditiadakan. Menjadi soal karena keputusan tersebut memantik persepsi publik bila tak mau dikatakan tudingan atas aroma keberpihakan lembaga penyelenggara pemilu.

Bagaimanapun debat khusus cawapres dalam artian sesungguhnya, adalah agenda yang penting, sebagaimana posisi strategis cawapres dalam sistem presidensial, yang akan secara otomatis menjadi pengganti presiden bila berhalangan tetap.

Sehingga gagasan atau pikiran cawapres patut didengar, dan ini juga dalam rangka membangun tradisi yang baik dalam demokrasi prosedural kita.

Seperti hal-nya Amerika (AS) yang kerap menjadi rujukan kita dalam menjalankan demokrasi, debat khusus cawapres menjadi agenda yang selalu ditunggu rakyat AS. Indonesia mestinya juga begitu.

Misalnya, pada pilpres AS paling terakhir. Rakyat AS menyaksikan dengan antusias lewat layar kaca maupun platform digital debat cawapres yang disiarkan langsung dari University of Utah di Salt Lake City, Utah, pada 7 Oktober 2020.

Ketika itu, cawapres dari Partai Republik Mike Pence berdebat alot, saling beradu argumen dengan cawapres dari Partai Demokrat Kamala Harris yang dimoderatori oleh jurnalis USA Today, Susan Page.

Menunjukan betapa cawapres bukan saja pelengkap atau pendulum elektoral semata, seperti yang sebelumnya saya tulis dalam artikel “Wakil Presiden, Sekadar Ban Serep?” (Kompas.com, 16 November 2023).

Sama seperti debat capres, debat cawapres AS dalam perdebatan yang dilakukan, kedua kandidat saling mengkritisi program maupun kebijakan ‘lawan’.

Sehingga publik merasa bahwa apa yang diperdebatkan memang berguna bagi kehidupan mereka. Debat cawapres tidak saja berisi, namun penting untuk memengaruhi preferensi politik.

Cawapres, menyusul debat capres, berdebat soal-soal substansi. Mereka tunjukkan perbedaan, tapi tetap disampaikan secara elegan, tidak ada serangan terhadap pribadi, cara menyampaikannya pun terlatih.

Menunjukan pemahaman terhadap konsep dan konteks permasalahan yang diperdebatkan. Di AS proses debat cawapres, seperti halnya debat capres juga fokus pada kebijakan dan menjawab pertanyaan panelis atau audiens.

Inilah merupakan tradisi baik yang sebenarnya juga telah diduplikasi di Indonesia dalam Pilpres 2019 lalu, ketika publik Tanah Air menyaksikan debat antara Cawapres Sandiaga Uno melawan Cawapres Maruf Amin, yang juga disiarkan langsung di televisi.

Menjadi bagian penting dari transparansi gagasan dan program kontestan pilpres, juga terkait kesiapan atau meletakan komitmen para cawapres. Semacam gentleman agreement dihadapan publik.

Sayangnya, pada pilpres musim ini, tradisi debat, yang hanya khusus menampilkan cawapres, dan tradisinya baru mau dibangun, bakal kehilangan momentum karena hendak diganti formatnya oleh KPU.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com