Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Cak Imin Sebut Indonesia dalam Bahaya Jika Dia dan Anies Kalah Pilpres | TPN Minta Polri Dievaluasi Buntut Surat Pemanggilan Aiman

Kompas.com - 01/12/2023, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi sorotan.

Dia mengatakan jika dia dan calon presiden Anies Baswedan tidak menang maka Indonesia berada dalam keadaan bahaya.

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta pimpinan Polri dievaluasi.

Penyebabnya adalah karena penyidik mengirim surat pemanggilan untuk juru bicara TPN, Aiman Witjaksono, pada tengah malam.

Baca juga: Setuju Capres-Cawapres Adu Gimik, Cak Imin: Daripada Cari Kesalahan Kompetitor

1. Cak Imin ke Kader PKB: Kalau Amin Tidak Menang, Indonesia Dalam Bahaya

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, kalau dia dan calon presidennya, Anies Baswedan tidak menang, Indonesia bisa dalam bahaya.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam konsolidasi pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) untuk seluruh anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seluruh Indonesia.

Cak Imin yang juga ketua umum PKB itu awalnya menginstruksikan para kader berupaya seoptimal mungkin untuk memenangkan Amin.

"Kita mohon dan kita instruksikan kita wajibkan suara dapatkan sebanyak-banyaknya, siap?" ujar Imin dalam acara yang digelar di Ancol, Jakarta Utara tersebut, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Blusukan ke Glodok, Cak Imin Lepas 99 Burung hingga Belanja Alpukat

Cak Imin kemudian mengatakan setiap suara yang disumbangkan para kadernya tak akan dilupakan sebagai jasa membangun gerakan perubahan untuk negeri.

Ia kemudian menyebut, setiap perjuangan kader PKB memenangkan Anies-Muhaimin tidak akan sia-sia.

"Keringat kalian, jerih payah kalian, semangat kalian tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? apa yang disampaikan Mas Anies itu urgensi kebutuhan," tutur Cak Imin.

Baca juga: Soal Persiapan Debat Capres-Cawapres, Cak Imin: Siapkan Power Point untuk Tayangkan Materi

 

2. Pemanggilan Aiman Dilakukan Tengah Malam, TPN Ganjar-Mahfud Minta Pimpinan Polri Evaluasi

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono ditemui di Media Center TPN, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono ditemui di Media Center TPN, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, meminta pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengevaluasi pengiriman surat panggilan polisi kepada Aiman Witjaksono.

Aiman merupakan politikus Perindo yang diminta memberikan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya karena menyebut terdapat oknum Polri tak netral dalam Pemilu 2024.

Chico meminta pemanggilan Aiman itu dievaluasi karena surat dikirimkan tengah malam dan diduga menakut-nakuti.

“Menurut saya, ini suatu hal yang tidak pantas dan harus dikoreksi oleh pimpinan Polri,” ujar Chico saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Aiman Ceritakan Situasi Rumahnya saat Di-bell Pihak Kepolisian Tengah Malam

Chico mengatakan, Aiman memiliki anak-anak yang masih kecil. Ia membayangkan bagaimana perasaan mantan presenter televisi itu dan istrinya ketika didatangi orang tengah malam.

Menurut Chico, gaya penyampaian surat semacam itu intimidatif atau membuat orang takut.

Ia bahkan menyamakan tindakan tersebut seperti lembaga polisi rahasia Nazi Jerman, Geheime Staatspolizei (Gestapo), pada masanya.

Baca juga: Sebut Ada Oknum Polisi Tak Netral pada Pemilu 2024, Aiman: Saya Hanya Mengingatkan...

"Ini gaya-gaya fasismenya Mussolini yang sedang dipraktikkan, gaya-gaya intimidasi," kata Chico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com