Ia tak setuju penguasa saat ini disebut seperti era Orde Baru. Sebab, pemerintahan pada masa tersebut bersifat sentralistik.
"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar. Kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDI-P," tutur Nusron.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut memberikan tanggapan. Ia sepakat dengan pernyataan Megawati.
Menurutnya, situasi era Orde Baru mulai terasa setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi usia capres-cawapres.
“Ya sejak (putusan) MKMK itu mulai disadari semua pihak,” ucap Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).
Melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.
Putusan ini memberikan tiket untuk keponakan Anwar Usman yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melenggang sebagai cawapres pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun, berbekal pengalamannya sebagai Wali Kota Surakarta sejak Februari 2020.
Menurut Muhaimin, kecurigaan akan munculnya kecurangan Pemilu 2024 bermula dari putusan tersebut. Sebab, Anwar Usman terbukti melakukan manuver untuk kepentingan tertentu, berujung pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK.
Meski begitu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini yakin, pemilu yang jujur dan adil tetap bisa tercipta. Caranya dengan terus menyuarakan keresahan terhadap situasi demokrasi serta mengawasi proses yang berlangsung saat ini.
“Tapi so far, kalau kita terus suarakan ini, insya Allah akan mengurangilah, mengurangi tekanan-tekanan itu,” imbuh cawapres pendamping capres Anies Baswedan tersebut.
Terbaru, giliran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memberikan tanggapan. Respons Kaesang ini disampaikan saat menghadiri Forum Komunitas Pengemudi Nusantara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Awalnya, Kaesang bertanya siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media lantas menjawab bahwa saat ini pemerintah dipimpin oleh Presiden Jokowi.
"Ya kita... Yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Nah (Jokowi). Dengan? Dengan Pak Ma'ruf. Di mana...," ujar Kaesang.
Kesang lantas bertanya, apakah ada yang pernah ditangkap oleh pemerintah karena dianggap menghina Kepala Negara.
"Teman-teman semua, saya katakan, di medsos (media sosial), ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap enggak?" sambungnya.
Baca juga: Megawati Bilang Penguasa Bertindak seperti Orba, Cak Imin: Mulai Disadari Semua Pihak