Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara Usai Megawati Sebut Penguasa Seperti Orba

Kompas.com - 28/11/2023, 21:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid turut menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyatakan penguasa zaman sekarang mirip dengan masa Orde Baru.

Yenny menyampaikan, setiap kekuasaan memiliki ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini bahkan sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden saat ini, Joko Widodo.

"Bagi saya setiap pemerintahan itu punya ciri khasnya sendiri, punya kontribusinya sendiri bagi pembangunan Indonesia," kata Yenny di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Gedung High End, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Megawati Sebut Penguasa Bertindak Seperti Orde Baru, TKN Prabowo-Gibran: Kekuasaan Hari Ini Dibentuk Megawati Sendiri Selama 10 Tahun

Yenny menyampaikan, Soekarno atau Bung Karno misalnya, memiliki kontribusi besar dalam memimpin Indonesia pada masa transisi dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka.

Presiden kedua, Soeharto, berkontribusi meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa kepemimpinannya. Begitu halnya BJ Habibie yang berkontribusi di bidang teknologi karena kecerdasannya.

Sedangkan Presiden keempat yang juga merupakan ayahnya, Abdurrahman Wahid, berkontribusi dalam meletakkan dasar demokrasi dan membuka Istana untuk seluruh rakyat negeri.

Baca juga: Saat Megawati Sebut Penguasa Bertindak seperti Orde Baru...

"Ibu Mega membangun pranata-pranata dan institusi-institusi demokrasi dan penegakkan hukum. Pak SBY memastikan bahwa supremasi sipil tetap dipegang teguh, dan militer tidak kembali berpolitik praktis," ucap Yenny.

"Pak Jokowi membangun ekonomi dengan lompatan yang sangat luar biasa, termasuk di dalamnya soal kedaulatan ekonomi dan hilirisasi," imbuhnya.

Yang menjadi tantangan, kata Yenny, pemimpin masa depan harus membereskan beberapa permasalahan. Masalah itu berada di bidang penegakan hukum hingga antikorupsi.

Oleh karena itu, pihaknya memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang salah satu fokusnya adalah di bidang penegakan hukum.

"Itu yang harus menjadi semangat dari pasangan Ganjar-mahfud, penegakkan demokrasi, pemberantasan korupsi, pranata-pranata demokrasi, dan iklim berdemokrasi yang sehat harus tetap dipertahankan di negara kita. Karena ini adalah titipan amanat dari masyarakat," jelas Yenny.

Baca juga: Tanggapi Megawati Soal Penguasa Seperti Zaman Orba, Istana: Ini Negara Demokrasi

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" kata Megawati.

Pernyataan Megawati ini lantas disambut dengan sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang mengikuti pidato tersebut. Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata "lawan" dengan berulang-ulang.

Baca juga: Serukan Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran, Megawati: Mana Ada Banteng Keok

Sorak-sorai para relawan itu pun direspons Ganjar dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan dirinya dan Mahfud MD dalam satu putaran.

"Benar tidak, benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" teriak Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com