JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal penguasa yang bertindak seperti era Orde Baru menuai kegaduhan. Sejumlah elite politik, tak terkecuali Presiden Joko Widodo, buka suara terkait ini.
Mulanya, Megawati berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Dalam pidatonya, Mega menyebut bahwa butuh pengorbanan besar untuk membangun Indonesia. Namun, menurutnya, tindakan penguasa saat ini justru mengalami kemunduran.
“Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel. Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?” ucap Megawati dengan nada tinggi.
Pernyataan Mega ini disambut sorak-sorai ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir. Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata "lawan" berulang-ulang.
Baca juga: Tatkala Megawati Sudah Berpekik
Keriuhan relawan tersebut direspons Megawati dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam satu putaran pemilu presiden.
“Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" pekik Presiden kelima RI itu.
Presiden Joko Widodo tak banyak merespons pernyataan Megawati ini. Saat dimintai tanggapan oleh wartawan, ia hanya melempar senyuman.
"Saya tidak ingin memberi tanggapan," ujar Jokowi usai menanam pohon di hutan kota kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Ketika menyampaikan jawabannya, Presiden masih tersenyum. Sesaat kemudian, ia menelungkupkan tangan untuk berpamitan kepada wartawan dan menyudahi sesi tanya jawab.
Pernyataan Megawati itu turut ditanggapi oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan, pihaknya menghormati Megawati sebagai putri Proklamator Soekarno dan Presiden ke-5 RI.
Namun, Nusron mengingatkan bahwa Megawati sendirilah yang membentuk kekuasaan sejak memenangkan Pemilu 2014 hingga saat ini. Sebab, Jokowi merupakan Presiden yang diusung oleh PDI-P.
"Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDI-P, dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P," ujar Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Baca juga: Megawati Sebut Sikap Penguasa seperti Orde Baru, Jokowi: Saya Tak Ingin Beri Tanggapan
Nusron justru balik bertanya, jika Megawati menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa era Orde Baru, maka siapa penguasa yang dimaksud.
Ia tak setuju penguasa saat ini disebut seperti era Orde Baru. Sebab, pemerintahan pada masa tersebut bersifat sentralistik.
"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar. Kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDI-P," tutur Nusron.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut memberikan tanggapan. Ia sepakat dengan pernyataan Megawati.
Menurutnya, situasi era Orde Baru mulai terasa setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi usia capres-cawapres.
“Ya sejak (putusan) MKMK itu mulai disadari semua pihak,” ucap Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).
Melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.
Putusan ini memberikan tiket untuk keponakan Anwar Usman yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melenggang sebagai cawapres pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun, berbekal pengalamannya sebagai Wali Kota Surakarta sejak Februari 2020.
Menurut Muhaimin, kecurigaan akan munculnya kecurangan Pemilu 2024 bermula dari putusan tersebut. Sebab, Anwar Usman terbukti melakukan manuver untuk kepentingan tertentu, berujung pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK.
Meski begitu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini yakin, pemilu yang jujur dan adil tetap bisa tercipta. Caranya dengan terus menyuarakan keresahan terhadap situasi demokrasi serta mengawasi proses yang berlangsung saat ini.
“Tapi so far, kalau kita terus suarakan ini, insya Allah akan mengurangilah, mengurangi tekanan-tekanan itu,” imbuh cawapres pendamping capres Anies Baswedan tersebut.
Terbaru, giliran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memberikan tanggapan. Respons Kaesang ini disampaikan saat menghadiri Forum Komunitas Pengemudi Nusantara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Awalnya, Kaesang bertanya siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media lantas menjawab bahwa saat ini pemerintah dipimpin oleh Presiden Jokowi.
"Ya kita... Yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Nah (Jokowi). Dengan? Dengan Pak Ma'ruf. Di mana...," ujar Kaesang.
Kesang lantas bertanya, apakah ada yang pernah ditangkap oleh pemerintah karena dianggap menghina Kepala Negara.
"Teman-teman semua, saya katakan, di medsos (media sosial), ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap enggak?" sambungnya.
Baca juga: Megawati Bilang Penguasa Bertindak seperti Orba, Cak Imin: Mulai Disadari Semua Pihak
Secara tiba-tiba, seorang pengemudi truk yang hadir dalam Forum Komunitas Pengemudi Nusantara dan berdiri di belakang Kaesang menjawab "ada". Kaesang sempat tampak terkejut mendengar jawaban itu.
Ia lantas mengakui bahwa memang ada yang pernah ditangkap karena dianggap menghina Presiden. Namun, menurut dia, orang itu ditangkap karena bertindak berlebihan.
"Oke ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang apa namanya sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu ada? Enggak ada toh?" tukas Kaesang.
Kaesang pun mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada era Orde Baru. Sebab, Kaesang bilang, pada saat itu dirinya masih kecil.
"Saya enggak tahu maksudnya definisi seperti Orde Baru seperti apa dulu? Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya enggak mengalami," katanya.
"Balik lagi, saya tidak hidup di zaman itu. Jadi saya harus tanya ke teman-teman yang di mana definisinya sebelum tanya saya tuh seperti apa," imbuh adik kandung Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.