Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi dan Kaesang Tanggapi Sentilan Megawati soal Penguasa Orde Baru...

Kompas.com - 30/11/2023, 12:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal penguasa yang bertindak seperti era Orde Baru menuai kegaduhan. Sejumlah elite politik, tak terkecuali Presiden Joko Widodo, buka suara terkait ini.

Mulanya, Megawati berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Dalam pidatonya, Mega menyebut bahwa butuh pengorbanan besar untuk membangun Indonesia. Namun, menurutnya, tindakan penguasa saat ini justru mengalami kemunduran.

“Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel. Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?” ucap Megawati dengan nada tinggi.

Pernyataan Mega ini disambut sorak-sorai ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir. Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata "lawan" berulang-ulang.

Baca juga: Tatkala Megawati Sudah Berpekik

Keriuhan relawan tersebut direspons Megawati dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam satu putaran pemilu presiden.

“Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" pekik Presiden kelima RI itu.

Senyum Jokowi

Presiden Joko Widodo tak banyak merespons pernyataan Megawati ini. Saat dimintai tanggapan oleh wartawan, ia hanya melempar senyuman.

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," ujar Jokowi usai menanam pohon di hutan kota kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Ketika menyampaikan jawabannya, Presiden masih tersenyum. Sesaat kemudian, ia menelungkupkan tangan untuk berpamitan kepada wartawan dan menyudahi sesi tanya jawab.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Pernyataan Megawati itu turut ditanggapi oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan, pihaknya menghormati Megawati sebagai putri Proklamator Soekarno dan Presiden ke-5 RI.

Namun, Nusron mengingatkan bahwa Megawati sendirilah yang membentuk kekuasaan sejak memenangkan Pemilu 2014 hingga saat ini. Sebab, Jokowi merupakan Presiden yang diusung oleh PDI-P.

"Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDI-P, dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P," ujar Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Megawati Sebut Sikap Penguasa seperti Orde Baru, Jokowi: Saya Tak Ingin Beri Tanggapan

Nusron justru balik bertanya, jika Megawati menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa era Orde Baru, maka siapa penguasa yang dimaksud.

Ia tak setuju penguasa saat ini disebut seperti era Orde Baru. Sebab, pemerintahan pada masa tersebut bersifat sentralistik.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar. Kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDI-P," tutur Nusron.

Muhaimin buka suara

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut memberikan tanggapan. Ia sepakat dengan pernyataan Megawati.

Menurutnya, situasi era Orde Baru mulai terasa setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi usia capres-cawapres.

“Ya sejak (putusan) MKMK itu mulai disadari semua pihak,” ucap Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

Putusan ini memberikan tiket untuk keponakan Anwar Usman yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melenggang sebagai cawapres pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun, berbekal pengalamannya sebagai Wali Kota Surakarta sejak Februari 2020.

Menurut Muhaimin, kecurigaan akan munculnya kecurangan Pemilu 2024 bermula dari putusan tersebut. Sebab, Anwar Usman terbukti melakukan manuver untuk kepentingan tertentu, berujung pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini yakin, pemilu yang jujur dan adil tetap bisa tercipta. Caranya dengan terus menyuarakan keresahan terhadap situasi demokrasi serta mengawasi proses yang berlangsung saat ini.

“Tapi so far, kalau kita terus suarakan ini, insya Allah akan mengurangilah, mengurangi tekanan-tekanan itu,” imbuh cawapres pendamping capres Anies Baswedan tersebut.

Respons Kaesang

Terbaru, giliran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memberikan tanggapan. Respons Kaesang ini disampaikan saat menghadiri Forum Komunitas Pengemudi Nusantara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Awalnya, Kaesang bertanya siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media lantas menjawab bahwa saat ini pemerintah dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Ya kita... Yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Nah (Jokowi). Dengan? Dengan Pak Ma'ruf. Di mana...," ujar Kaesang.

Kesang lantas bertanya, apakah ada yang pernah ditangkap oleh pemerintah karena dianggap menghina Kepala Negara.

"Teman-teman semua, saya katakan, di medsos (media sosial), ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap enggak?" sambungnya.

Baca juga: Megawati Bilang Penguasa Bertindak seperti Orba, Cak Imin: Mulai Disadari Semua Pihak

Secara tiba-tiba, seorang pengemudi truk yang hadir dalam Forum Komunitas Pengemudi Nusantara dan berdiri di belakang Kaesang menjawab "ada". Kaesang sempat tampak terkejut mendengar jawaban itu.

Ia lantas mengakui bahwa memang ada yang pernah ditangkap karena dianggap menghina Presiden. Namun, menurut dia, orang itu ditangkap karena bertindak berlebihan.

"Oke ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang apa namanya sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu ada? Enggak ada toh?" tukas Kaesang.

Kaesang pun mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada era Orde Baru. Sebab, Kaesang bilang, pada saat itu dirinya masih kecil.

"Saya enggak tahu maksudnya definisi seperti Orde Baru seperti apa dulu? Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya enggak mengalami," katanya.

"Balik lagi, saya tidak hidup di zaman itu. Jadi saya harus tanya ke teman-teman yang di mana definisinya sebelum tanya saya tuh seperti apa," imbuh adik kandung Gibran Rakabuming Raka tersebut.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com