Salin Artikel

Anies Sebut Investasi di Indonesia Didorong Tinggi, tetapi Tak Serap Banyak Tenaga Kerja

Sebab, menurut Anies, investasi yang dilakukan bukan pada sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja.

Oleh sebab itu, dia ingin mengubah kebijakan investasi dari sebelumnya pada sektor yang tidak menyerap tenaga kerja menjadi sektor produktif yang menyerap tenaga kerja.

"Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah, terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja," kata Anies saat kampanye di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

"(Saat ini) investasi kita didorong tinggi, tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja, kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja," sambung dia.

Anies mengatakan, agenda perubahan kebijakan pemerintah saat ini tidak hanya di sektor investasi saja.

Ia menyebut akan ada banyak perubahan yang akan dibawa dengan dasar gagasan dan ide.

Misalnya terkait harga pangan, Anies mengatakan, setiap kali dia bertanya kepada masyarakat, mereka selalu mengeluhkan dengan harga pangan dan biaya hidup yang tinggi.

"Jawabannya bisa dikatakan hampir semua mengatakan situasi sulit," tutur dia.

Oleh sebab itu, kebijakan pertanian saat ini seperti food estate akan dia gantikan agar kesejahteraan petani bisa lebih terjamin dan harga pangan bisa lebih terjangkau.

"Salah satunya begini, kalau pendapatan meningkat otomatis para buruh tani akan mendapatkan lebih tinggi lagi. Selama harganya masih rendah, mereka akan sulit untuk bisa berubah," ucap Anies.

Program ini dinilai Anies bisa memberikan solusi agar harga produksi tani dari para petani bisa lebih tinggi, sedangkan harga yang diterima konsumen bisa lebih rendah dari saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/14553751/anies-sebut-investasi-di-indonesia-didorong-tinggi-tetapi-tak-serap-banyak

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke