Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Anies Pilih "Contract Farming" ketimbang Lanjutkan Kebijakan "Food Estate"

Kompas.com - 29/11/2023, 13:40 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, contract farming atau pertanian kontrak dipilih karena lebih menghargai petani yang sudah lama bekerja memproduksi pangan.

Anies berencana mengganti program food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pertanian kontrak jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. 

"Jadi yang disebut sebagai pertanian kontrak itu di mana mereka tetap berusaha di wilayah mereka, dan pemerintah justru melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian," ujar Anies saat kampanye di daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Ia mengatakan, kontrak pertanian bisa memberikan kepastian pasar bagi petani lewat kerja sama kemitraan dengan badan usaha, baik milik daerah maupun negara, bisa juga dari swasta.

Baca juga: Anies: Jangan Sampai Negara Membiarkan Petani Tidak Sejahtera Terus

Tugas pemerintah, kata Anies, menyiapkan regulasi agar produk pertanian bisa langsung diserap badan usaha dengan harga yang memberikan kesejahteraan petani sekaligus memasang harga terjangkau untuk para konsumen.

"Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian," ucap Anies.

Beda dari food estate, menurut Anies, kebijakan lumbung pangan ini akan meninggalkan kelompok tani.

Food estate, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, akan mengubah sentra produksi pangan yang berada di tengah-tengah kelompok tani ke tempat baru yang dikelola oleh korporasi.

"Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang diberikan ke korporasi," ucap Anies.

Baca juga: Anies Kampanye Temui Petani di Pangalengan, Sebut Persediaan Pupuk Jadi Keluhan Utama

"Padahal, dana yang sama kalau diberikan untuk contract farming, maka yang menerima adalah rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi, itulah mengapa kami memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk profesi pertanian," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com