Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajak Guyon Menteri dan Kepala Daerah, Jokowi: Kok Tegang, Wong Mau Diberi Anggaran...

Kompas.com - 29/11/2023, 13:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat melemparkan guyonan kepada para menteri dan kepala daerah yang hadir saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Guyonan itu disampaikan sesaat sebelum Jokowi memberikan arahan soal pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024.

Saat itu, Jokowi merasa suasana di ruangan Istana Negara tegang usai Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan asumsi indikator ekonomi makro tahun 2024.

Bendahara negara ini menyampaikan target pendapatan dan belanja negara, kondisi ekonomi global yang dihadapi

Baca juga: Kemungkinan Krisis dan Resesi Menguat, Jokowi: Kita Harus Waspada

Jokowi lantas meminta semua pihak yang hadir di ruangan untuk bertepuk tangan agar tidak tegang.

Ia pun berseloroh tidak perlu tegang lantaran lembaga, kementerian, hingga pemerintah daerah mau diberi anggaran untuk tahun depan.

"Ini saya lihat kok semuanya serius banget, tepuk tangan dulu, lah. Dari tadi kok tegang, serius. Wong mau diberi anggaran kok," guyon Jokowi sebelum memulai arahan, Rabu.

Setelah itu, Jokowi menyapa para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir. Diketahui saat ini, banyak menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang turut serta mengikuti jalannya acara.

Baca juga: Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kemudian, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menaker Ida Fauziyah, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri ATR Jadi Tjahjanto, serta lainnya.

"Yang saya hormati para ketua dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para gubernur, bupati, dan wali kota," tutur Jokowi.

Dalam arahannya, Jokowi mengingatkan menteri hingga kepala daerah mewaspadai situasi global yang masih penuh ketidakpastian.

Ia menyebutkan, situasi geopolitik makin tidak baik dan dampak perubahan iklim semakin nyata. Potensi krisis dan potensi resesi pun semakin menguat

Baca juga: Realisasi Anggaran 2023 Belum 100 Persen, Jokowi: Artinya 3 Minggu Ini Keluar Uang Triliunan Rupiah

"Kita rasakan semuanya dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tapi semakin menguat. Sehingga saya ingin ingatkan kepada semuanya kita harus terus waspada. Hati-hati, waspada," kata Jokowi. 

Karena situasi global tak menentu, ia mengingatkan pada menteri dan kepala desa sebagai pelaksana anggaran untuk menggunakan anggaran secara disiplin dan teliti, serta tepat sasaran.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com