Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Sebut Prabowo Baru Mulai Kampanye Jumat 1 Desember Pekan Ini

Kompas.com - 27/11/2023, 21:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengatakan capres nomor urut 2 Prabowo baru akan mulai berkampanye pada Jumat (1/12/2023) pekan ini.

Adapun masa kampanye untuk Pemilu 2024 akan dimulai pada Selasa (28/11/2023) besok.

Baca juga: Bahlil Bentuk Relawan Prabowo-Gibran, Bantah Arahan Istana

"Pak Prabowo baru mulai kampanye hari Jumat," ujar Nusron saat ditemui di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (27/11/2023) malam.


Nusron menjelaskan, di hari pertama kampanye besok, Prabowo dan Gibran bekerja di kantornya masing-masing.

Dia menekankan Prabowo dan Gibran tidak akan cuti besok, melainkan melaksanakan aktivitas sebagai menteri dan wali kota seperti biasa.

Seperti diketahui, saat ini Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, sementara Gibran Wali Kota Surakarta. 

"Tetap bekerja seperti biasa. Mas Gibran juga bekerja seperti biasa," ucapnya.

Baca juga: Memasuki Masa Kampanye, Jokowi Izinkan Prabowo Cuti Sebagai Menhan

Sementara itu, pada Senin malam ini, TKN Prabowo-Gibran menggelar acara doa dan shalawat bersama di Cibubur, Jakarta Timur.

Acara ini turut dihadiri oleh Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf.

"Kita sebelum kampanye mulai dengan doa, zikir, sama shalawat. Supaya perjalanan kampanye aman, diridhoi oleh Allah SWT," imbuh Nusron.

Seperti diketahui, Selasa besok hingga 10 Februari 2024 masuk pada tahap kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta calon legislator dan calon DPD. Sementara pencoblosan digelar pada 14 Februari 2024. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com