Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Yakin Bawaslu dan KPU Bisa Selenggarakan Pemilu 2024 Tanpa Kecurangan

Kompas.com - 27/11/2023, 11:58 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto meyakini bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidatonya pada acara “Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat” di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

“Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apa pun,” kata Prabowo.

Prabowo lantas mengatakan, demokrasi yang baik akan menjamin keberlangsungan hidup negara yang modern. Kemudian, pemilu merupakan wujud dari demokrasi itu.

Baca juga: Komitmen Pemilu Tanpa Kecurangan, Prabowo: Kami Ingin Suara Rakyat Didengar

Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga mengatakan, seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, tanpa kecurangan apa pun.

“Kami percaya, kami yakin, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo.

Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, kemudian berkomitmen menjalankan segala ketentuan pemilu dengan sebaik-baiknya.

“Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang,” kata Prabowo.

Baca juga: Di Hadapan Capres-Cawapres, Bawaslu Tegaskan Tak Akan Pilih Kasih

Dalam acara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, turut mendampingi Prabowo. Keduanya kompak mengenakan baju biru langit.

Rakornas Gakkumdu tersebut juga diisi dengan penandatanganan pakta netralitas untuk TNI dan Polri.

Kemudian, penandatanganan pakta integritas kepada para peserta Pemilu 2024, baik 18 partai politik maupun tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca juga: Prabowo-Gibran Datang Bareng ke Deklarasi Pemilu Damai Bawaslu, Kompak Pakai Baju Biru Muda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com