Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cegah KKN, Ganjar: Tak Hanya OTT, tapi Pencegahan lewat Edukasi sejak Dini

Kompas.com - 24/11/2023, 14:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menilai bahwa cara-cara memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak hanya dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, yang terpenting dari memberantas KKN justru dimulai dari pencegahan. Ia mengatakan, hal itu bisa dilakukan dan ditanamkan kepada generasi muda sejak dini melalui pendidikan berkarakter.

"Kami mendorong bagaimana mensikat KKN tidak hanya dari sisi treatment-nya, tahan, tangkap, OTT (operasi tangkap tangan), itu bagus, tapi bagaimana mencegah?" kata Ganjar saat menyampaikan paparannya di acara Gagas RI yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (23/11/2023) malam.

"Edukasi anti-KKN sejak dini, ada pendidikan karakter berintegritas sejak sekolah dasar," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Tegaskan Mobil Pelat Merah Tak Boleh Dipakai untuk Kepentingan Kampanye

Ganjar juga menilai bahwa pendidikan karakter berintegritas bisa dimulai sejak tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dari sisi perilaku.

Oleh karena itu, ia mengatakan, pendidikan karakter berintegritas harus masuk dalam sistem pendidikan di Indonesia sejak dini.

"Kurikulum anti-KKN yang mesti masuk terus sampai ke perguruan tinggi, membangun karakter berintegritas melalui pendidikan," katanya.

Kendati begitu, Ganjar juga menyoroti pentingnya sistem digitalisasi dalam penganggaran, perencanaan, dan pelaporan.

Baca juga: Sowan ke Boediono, Ganjar: Saya Dapat Banyak Ilmu

Ia mengungkapkan, ketiganya masing-masing sebagai e-budgeting, e-planning, dan e-reporting.

Menurutnya, cara mencegah dan memberantas KKN dalam sebuah sistem tersebut mampu menghindari praktik bertemunya orang dengan orang secara fisik.

"Artinya lebih banyak transparansi itu diatur dalam sebuah sistem, sehingga membaca lockbook-nya akan jauh lebih gampang karena bisa melakukan tracing melalui sistem yang ada," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Kemudian, Ganjar juga menekankan pentingnya penguatan lembaga penegak hukum untuk memberangus praktik KKN.

Namun, dalam penguatan ini, Ganjar meminta lembaga penegak hukum berani kepada para elite atau penguasa jika memang terbukti melakukan tindakan KKN.

"Kalau bahasa kawan-kawan mahasiswa, ya jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu bahasa yang sering muncul," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Janji Bentuk Kabinet Tanpa Sistem Jatah Menteri, tetapi Buka Peluang Parpol Ajukan Ahli

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com