Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Ganjar-Mahfud, Ketum PP Muhammadiyah Titip Tak Ada Undang-Undang Dibuat Kilat

Kompas.com - 23/11/2023, 11:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, agar tidak ada lagi undang-undang yang dibuat secara kilat.

Hal ini disampaikan Haedar saat membuka acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang diikuti Ganjar dan Mahfud di Kampus Univeristas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/21/2023).

"Jangan sampai ke depan ada undang-undang yang kemudian diputuskan dalam tempo yabg sesingkat-singkatnya, itu saja ruang awal yang kami inginkan," kata Haedar, Kamis.

Haedar mengungkapkan, selama ini ada sejumlah undang-undang yang pembentukannya mengalami tarik ulur tetapi pada akhirnya tidak mengandung aspek-aspek yang diaspirasikan masyarakat maupun organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: 78 Tahun Merdeka, Masih Ada Stagnasi dan Penyimpangan Cita-Cita Para Pendiri Bangsa

Menurutnya, hal itu dikarenakan pembentukan undang-undang di DPR dikendalikan oleh olirgarki yang bakal menjadikan apa pun undang-undang yang sesuai kepentingan mereka.

Padahal, Haedar mengatakan, pembentukan undang-undang semestinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, bukan segelintir kepentingan.

"Di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang ya kun fayakun, setiap undang-undang yang dikehendaki apa pun jadi. Tidak peduli suara Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat, padahal kita berkehendak dengarlah kami karena yang kami suarakan betul-betuk demi kepentingan bangsa dan negara," kata Haedar.

Baca juga: Soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud Melorot, TPN Sebut Jadi Rujukan Siapkan Strategi

Lebih lanjut, Haedar berpesan kepada Ganjar-Mahfud untuk tetap mematuhi dan tidak menyalahgunakan konstitusi apabila kelak mendapat amanat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami percaya dua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanah dan mandat, tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak akan menyalahgunakannya," kata Haedar.

"Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa, jangan bikin janji-janji yang nanti di luar kemampuan," ujarnya lagi.

Sebelumnya, dialog terbuka telah dilakukan bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Akan Tonjolkan Isu Ekonomi dan Kepastian Hukum Saat Kampanye

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com