Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PDI-P Diprediksi Tak Macam-macam meski Relasi dengan Jokowi Renggang

Kompas.com - 24/11/2023, 06:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Relasi para menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam titik terendah akibat perbedaan sikap politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, tetapi hal itu dinilai tidak mengganggu kinerja mereka. 

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, kinerja kabinet sudah tidak fokus sejak beberapa bulan terakhir karena beberapa menteri aktif berpolitik ketimbang mengurus pekerjaannya di kabinet.

"Tapi terkait relasi Jokowi dengan PDI-P, tampaknya tidak terlalu mengganggu kinerja menteri dari PDI-P," kata Jannus dalam keterangannya saat dikutip pada Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

"Karena rentang waktu tersisa sudah sangat pendek di satu sisi dan menteri dari PDI-P juga memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang sensitif dan politis, karena khawatir di-reshuffle oleh presiden di sisi lain," sambung Janus.

Janus juga memperkirakan para menteri yang berasal dari PDI-P tidak bakal macam-macam atau melakukan manuver politik karena posisi mereka terikat secara struktur kepada presiden dan bukan partai politik.

"Jika bermanuver secara politik, maka bisa langsung dicopot," ucap Jannus.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan


Sebelumnya diberitakan, PDI-P menyatakan tetap mengawal Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga menampik isu mereka bakal menarik para kader yang duduk di kabinet karena sudah berbeda sikap politik dengan Presiden Jokowi.

Meski tidak pernah menyampaikan secara terbuka, Presiden Jokowi diduga kuat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan tersebut tidak diusung oleh PDI-P. Partai banteng moncong putih mengusung paslon capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Nasdem: PDI-P Kan Partai Tua, Jangan Cengeng Dong!

Hasto menyatakan, para menteri yang merupakan kader PDI-P tetap bekerja profesional di pemerintahan saat ini. Mereka tidak terpengaruh sikap politik Jokowi yang berbeda.

"Jadi menteri di PDI-P tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya," kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Menteri yang merupakan kader PDI-P yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com