Salin Artikel

Di Rakernas IDI, Kepala BKKBN Apresiasi Dokter yang Berperan dalam Percepatan Penurunan Stunting

KOMPAS.com- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengapresiasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan seluruh dokter yang berperan dalam percepatan penurunan stunting.

"Apresiasi untuk IDI dan seluruh dokter yang terlibat dalam intervensi gizi terpadu serta mendampingi keluarga resiko stunting di kabupaten dan kota di Indonesia," kata dr Hasto.

Hal tersebut disampaikan dr Hasto saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-3 IDI di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (22/11/2023). Rakernas ini membahas peran dokter dalam percepatan penurunan stunting.

dr Hasto juga mengaku bangga atas profesinya sebagai dokter, anggota IDI, anggota Perkumpulan Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI), serta konsultan endokrinologi reproduksi.

“Sebagai dokter, saya terus memaksimalkan kinerja saya dan belum pernah berhenti praktik," tutur dr Hasto.

dr Hasto menilai, selama berkecimpung di dunia politik, terutama saat menjabat sebagai Kepala BKKBN, ia menemukan masih banyak ketimpangan pada organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), non-governmental organization (NGO), politik, dan organisasi di luar profesi dokter.

"Saya menyayangkan banyak organisasi profesi yang tidak profesional. Mereka tidak berbicara tentang kemajuan profesi bagi anggotanya, melainkan dimanfaatkan untuk berpolitik dan saling merebut kekuasaan," tutur dr Hasto.

Hal tersebut, kata dr Hasto, tidak terjadi pada IDI. Menurutnya, IDI merupakan salah satu organisasi yang berperan sebagai organisasi pembelajar yang baik. Sebab IDI merupakan salah satu organisasi yang terbuka dalam berpendapat.

“Di dalamnya banyak sekali pendapat yang dapat diperdebatkan secara substansional, khususnya dalam lingkup profesi dan produktivitas di bidangnya. IDI memberikan public  education untuk para dokter dan masyarakat umum," jelas Hasto.

Evaluasi

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi menyatakan, Rakernas IDI bertujuan untuk mengembangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang kedokteran medis. Hal ini penting guna meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

"Proses evaluasi program kerja dilakukan sekaligus untuk menyempurnakan dan memperbaiki kinerja pada periode kepengurusan. Pelaksanaan Rakernas Kendari akan memperkuat pijakan fondasi organisasi dengan strong alignment dan spiritual effort," kata Adib.

Untuk diketahui, Rakernas Kendari mengusung tema "IDI Reborn: Bangkit dan Bersatu untuk Harkat Profesi Dokter dan Rakyat Indonesia". Pada 2023, IDI optimistis dapat semakin update, visioner, antisipatif, dan prospektif.

"Dokter adalah profesi yang sangat mengerti hati rakyat dan peduli dengan kondisi sosial. Oleh karenanya, IDI harus mampu bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi," ujar Adib.

Sementara itu, Ketua IDI Sulawesi Tenggara La Ode Rabiul Awal berharap agar IDI dapat semakin berkembang dan solid.

"Organisasi ini harus semakin solid bagaimanapun turbulensi yang ada, IDI tidak akan goyah. Saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk menjadikan momen ini sebagai konsolidasi yang kita jalankan bersama-sama," ucap La Ode.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Asisten I Provinsi Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sultra, Pengurus Besar (PB) IDI, dan Ketua PB Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Haslinda D Abidin Syah.

Lalu juga hadir Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana (OPDKB) Sultra, Kepala Rumah Sakit (RS) Pemerintah dan Swasta Kendari, serta Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Sulteng.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/09250481/di-rakernas-idi-kepala-bkkbn-apresiasi-dokter-yang-berperan-dalam-percepatan

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke