Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajak Anak Muda Kritis di Pilpres, Haris Azhar: Jangan Sekadar Beli Janji atau Joget-Jogetnya

Kompas.com - 22/11/2023, 18:25 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis HAM, Haris Azhar mengajak anak muda untuk kritis dalam memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Haris berpesan kepada setiap pemilih muda untuk menguji visi, misi, serta agenda kepemimpinan setiap pasangan capres cawapres.

Hal ini disampaikan Haris setelah menjadi pembicara dalam seminar The 9th Seruni BEM FEB UI yang digelar di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indoensia, Depok, Rabu (22/11/2023).

"Jadi jangan sekadar beli janjinya, beli joget-jogetnya, salah itu. Kita memilih presiden bukan mau memilih penari," ucap Haris saat ditemui wartawan, Rabu sore.

Baca juga: Gemoy, Santuy hingga Guyon Rasa Endorse Capres

Selain itu, Haris juga mengingatkan agar pemilih muda tidak hanya memilih calon presiden hanya karena kecakapannya dalam berpidato.

Dia mengingatkan anak muda agar mengkritisi dan memeriksa visi misi, kapasitas, hingga implementasi dari para capres dan cawapres.

Apalagi tiga pasang capres dan cawapres pada Pemilu mendatang memiliki pengalaman sebagai pemimpin di tingkat menteri dan kepala daerah.

"Jadi demikian juga sama (capres) Anies. kalau cuma sekadar pidato kita juga punya banyak daftar dosen," ucap dia.

Baca juga: Saat Haris-Fatia Dituntut Hukuman Penjara Buntut Kasus Lord Luhut...

Haris mencontohkan soal masalah penegakan hukum yang diberi nilai 5 oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. 

Padahal, cawapres Ganjar adalah Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

Haris pun semakin Heran ketika Mahfud justru membenarkan pernyataan Ganjar soal skor 5 penegakan hukum itu.

"Contoh kayak Mahfud MD mengkonfirmasi pernyataan Ganjar Pranowo tentang nilai penegakan hukum itu 5, lah dia kan menkonya, cawapresnya, cawapresnya si Ganjar menko dari pemerintahan hari ini," ucap dia.

Baca juga: Tuntut Haris Azhar Dihukum 4 Tahun Penjara, JPU: Tak Ada Hal Meringankan

Haris juga menyorot soal banyaknya kriminalisasi yang terjadi terhadap masyarakat di saat Mahfud memimpin sebagai Menko Polhukam.

"Lah anda (Menko Polhukam) selama ini ngapain aja. Banyak orang dipidana karena kebebasan berekspresi, apa perannya si Mahfud MD, selama di pemerintahan," kata dia.

Dia pun kembali menekankan agar anak muda mengkritisi setiap visi misi dari para pasangan capres cawapres.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com