Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Sampai Saat Ini Belum Ada yang Tekan Saya soal Pemilu 2024...

Kompas.com - 20/11/2023, 18:05 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku belum ada yang menekan dirinya terkait Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Yudo usai memimpin kick-off posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di ruang hening Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

“Sampai saat ini kalau ditanya soal tentang penekanan, enggak ada itu yang nekan-nekan saya, yo saya santai-santai saja, wong enggak ada yang nekan,” kata Yudo kepada awak media.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI Besok

Panglima Yudo mengatakan, sejak awal, dirinya terus menyampaikan bahwa TNI harus netral dalam pemilu.

“Masak saya menyampaikan (TNI) netral, ada yang nekan-nekan? Alhamdulillah enggak ada, mudah-mudahan enggak ada,” tutur Yudo.

Yudo mengatakan, TNI harus fokus pada tugas pokok yang lebih besar, di antaranya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Ia juga merespons soal Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang menyebut pernah ditekan saat menjadi kepala staf TNI AD (KSAD) pada 2019.

Pada tahun itu, Yudo masih menjabat sebagai panglima komando armada (Pangkoarmada) I.

“Kalau ada penekanan waktu 2019, saya waktu itu masih Panglima Armada Barat (Pangkoarmada I), rasanya tidak ada tuh waktu itu penekanan dari KSAL,” kata Yudo.

“Waktu itu juga ya kami laksanakan perintahnya, hampir sama kaya ini, netral, netral, dan netral,” ucap Yudo.

Sebelumnya, Andika Perkasa menceritakan pengalamannya saat menjadi KSAD pada 2019.

Baca juga: Panglima Yudo Tunjuk Brigjen Suhardi Jadi Dankoopssus TNI

Andika mengatakan, dirinya mengalami tekanan jelang Pemilu 2019. Namun, dia tetap menjaga netralitasnya, dengan tidak memberikan perintah apa pun meski tekanan cukup berat.

Hal ini disampaikan Andika saat konferensi pers terkait netralitas aparat penegak hukum di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Selasa (13/11/2023).

"Tekanan itu pasti ada, pasti ada, karena lima tahun lalu yakni 2019, saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan. (Soal tekanan) tinggal kita memilih," kata Andika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com